Bisnis.com, JAKARTA — Polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat memaksa MPR RI mengambil langkah dengan mengulang babak final. Keputusan itu diambil setelah publik menyoroti ketidakadilan penilaian dewan juri terhadap jawaban peserta yang dinilai serupa, tetapi menghasilkan skor berbeda.
Kontroversi tersebut bermula saat sesi cepat tepat final yang diikuti SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Pertanyaan mengenai lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memicu protes setelah jawaban dari dua peserta dinilai berbeda.
Perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Jawaban itu justru diberi pengurangan nilai minus lima oleh juri.
Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada peserta lain. Perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban serupa dan memperoleh nilai penuh.
“Inti jawabannya sudah benar, nilai 10,” ujar Kepala Biro Pengkajian Konstitusi di Sekjen MPR, Dyastasita Widya Budi.
Perbedaan penilaian itu langsung memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak. Mereka mempertanyakan alasan pengurangan nilai karena merasa telah menyampaikan substansi jawaban yang sama.
Baca Juga
- Ketua MPR: Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar akan Diulang
- Viral Siswi Protes Lomba Cerdas Cermat, Benarkah Gen Z Lebih Vokal Menyuarakan Pendapat?
- Dedi Mulyadi Kritik Pola Debat Publik KPU Jabar Seperti Cerdas Cermat
Dewan juri berdalih jawaban peserta tidak terdengar jelas, khususnya pada penyebutan unsur DPD. Namun, peserta membantah alasan tersebut dan kembali mengulangi jawaban yang sebelumnya telah disampaikan. Situasi semakin memanas setelah peserta meminta penonton menjadi saksi atas jawaban yang dia lontarkan.
Alih-alih melakukan koreksi penilaian, pembawa acara menyatakan bahwa keputusan juri bersifat final dan menyebut protes peserta hanya berdasarkan perasaan semata.
Di tengah polemik itu, salah satu juri, Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi, Indri Wahyuni, menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada artikulasi jawaban peserta.
“Kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai artikulasi kalian tidak terdengar dengan jelas, maka dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” ujarnya.
Cuplikan video perdebatan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu kritik publik terhadap objektivitas penyelenggaraan lomba kebangsaan yang digelar MPR RI itu.
Final LCC di Kalbar DiulangDesakan evaluasi pun bermunculan. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada keputusan juri, tetapi juga pada tata kelola perlombaan yang dinilai tidak memiliki mekanisme keberatan dan verifikasi jawaban yang memadai.
Merespons polemik itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat akan diulang.
“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang. Pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Rabu (13/5/2026).
Muzani mengatakan perlombaan ulang nantinya akan menggunakan juri independen. Selain itu, pimpinan MPR RI disebut akan mengawasi langsung jalannya perlombaan dari awal hingga akhir.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada peserta yang menyampaikan keberatan atas hasil penilaian.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyatakan telah menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas dalam kegiatan tersebut. Selain itu, evaluasi menyeluruh disebut akan dilakukan terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.
Terkait sanksi administratif, dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan sanksi administratif sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
"Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya. Ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini, karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," jelasnya.
Dalam klarifikasinya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang menyebabkan kontroversi dalam pelaksanaan lomba.
Dua Sekolah Tolak Pengulangan Final
Di tengah keputusan pengulangan final, SMAN 1 Pontianak memilih tidak akan mengikuti pelaksanaan ulang final LCC sebagaimana disampaikan MPR RI.
Dalam pernyataan sikap resminya, SMAN 1 Pontianak menyebut langkah protes yang dilakukan sejak awal semata-mata untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan mekanisme perlombaan berjalan transparan serta akuntabel.
Sekolah itu juga menegaskan tidak pernah bermaksud menyerang kredibilitas lembaga maupun membatalkan hasil perlombaan.
“SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI,” tulis pihak sekolah dilansir dari akun Instagram @smansaptk.informasi.
Sikap serupa juga disampaikan oleh SMAN 1 Sambas. Dalam keterangan resminya, pihak sekolah meyakini bahwa peserta LCC 4 Pilar dari SMAN 1 Sambas telah berkompetisi sesuai tata tertib yang telah ditetapkan panitia dan disepakati seluruh peserta lomba.
Pihak sekolah mengapresiasi langkah MPR, tetapi menyayangkan abainya penyelenggara dalam meluruskan informasi terkait polemik ini sehingga SMAN 1 Sambas terus-menerus terpojok.
"SMAN 1 Sambas menolak pertandingan final ulang tingkat Provinsi Kalimantan Barat," tulis pihak sekolah sebagaimana disampaikan di @smansa_sambas.
Pihak sekolah juga membantah mengintervensi pelaksanaan lomba sehingga SMAN 1 Sambas lebih unggul. Mereka mendesak pihak penyelenggara untuk memulihkan kembali nama baik SMAN 1 Sambas dan memberikan jaminan keamanan terkait kondisi psikis murid.
Pihak sekolah berharap seluruh pihak dapat menahan diri, menghormati proses yang sedang berlangsung, dan mengedepankan penyelesaian yang bijaksana, objektif, serta berkeadilan.
