46 Tahun Perpusnas: Melunasi Utang Rasa Literasi demi Martabat Bangsa

Hari ini, 17 Mei 2026, kalender di meja kerja saya seolah memancarkan aura yang berbeda. Di luar jendela, Jakarta bergerak dengan ritme digitalnya yang cepat, namun di dalam heningnya ruang-ruang koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), waktu seolah melambat untuk memberi ruang bagi sebuah kontemplasi. Tepat 46 tahun yang lalu, lembaga ini resmi berdiri. Sebuah kebetulan sejarah yang puitis bahwa hari lahir institusi penjaga memori bangsa ini dirayakan bersamaan dengan Hari Buku Nasional.

Bagi seorang pustakawan, buku dan perpustakaan bukanlah sekadar komoditas atau gedung. Keduanya adalah "dwitunggal" yang menjaga nyala api peradaban. Jika buku adalah apinya, maka perpustakaan adalah tungku yang menjaganya agar tidak padam ditiup angin zaman, sekaligus memastikan panasnya mampu menghangatkan jiwa setiap anak bangsa. Namun, di usia yang hampir setengah abad ini, perayaan tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia harus menjadi cermin retak yang menunjukkan di mana letak luka dan kekurangan kita.

Menatap sejarah Perpusnas adalah menatap keteguhan para pendahulu. Akar kita menghujam jauh ke tahun 1913 melalui Koninklijke Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (KBGKW). Lembaga yang awalnya merupakan kumpulan intelektual kolonial ini, tanpa disadari, meletakkan fondasi bagi sistem deposit pustaka di tanah air. Pasca-kemerdekaan, para bapak bangsa kita (yang hampir semuanya adalah pembaca buku yang rakus) memahami bahwa kedaulatan politik tidak akan berarti tanpa kedaulatan intelektual.

Saya sering membayangkan semangat Prof. Muhammad Yamin saat mengusulkan pendirian Perpustakaan Nasional pada Konferensi Perpustakaan seluruh Indonesia pertama tahun 1954. Beliau tahu, bangsa yang baru merdeka butuh rumah untuk menyimpan ingatan kolektifnya. Namun, mimpi itu membutuhkan waktu untuk mengejawantah. Adalah Ibu Mastini Hardjoprakoso, melalui kertas kerja legendarisnya tahun 1971, "The Need of a National Library in Indonesia", yang memberikan "ruh" dan cetak biru teknokratis bagi institusi ini. Puncaknya, 17 Mei 1980, Dr. Daoed Joesoef meresmikan pembentukan lembaga ini. Sejak saat itu, transformasi terus bergulir hingga penguatan fungsi melalui UU No. 43 Tahun 2007. Sehingga Perpusnas telah berevolusi dari sekadar gudang buku menjadi pusat pembinaan, penelitian, dan pelestarian informasi nasional.

Pencapaian yang paling menggembirakan dalam memori profesi saya adalah periode 2020-2024. Untuk pertama kalinya, urusan literasi dan perpustakaan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini adalah kemenangan paradigma. Literasi tidak lagi dianggap sebagai "urusan sampingan" atau sekadar hobi membaca, melainkan fondasi strategis pembangunan sumber daya manusia. Namun, di balik kegemilangan angka-angka di atas kertas laporan, saya merasakan sebuah beban yang saya sebut sebagai Utang Rasa.

Sebagai bagian dari institusi ini, kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam refleksi. Di usia ke-46, kita harus mengakui bahwa "Wajah Literasi Indonesia" masih memiliki banyak kerutan. Data menunjukkan hanya sekitar 5,94% atau 13.027 dari 219.415 perpustakaan di seluruh Indonesia yang telah terakreditasi. Ini adalah tamparan bagi kita semua. Angka ini bukan sekadar statistik dingin; ini adalah representasi dari jutaan anak di pelosok negeri yang mengunjungi perpustakaan namun tidak menemukan layanan yang layak, koleksi yang relevan, atau pustakawan yang mampu memandu mereka menyelami samudera ilmu.

Utang rasa ini adalah beban moral yang kita pikul bersama. Kita berutang kepada masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Di sana, sebuah buku cerita seringkali lebih berharga daripada emas bagi seorang anak sekolah dasar. Di sana, literasi adalah jendela yang masih tertutup rapat oleh kabut isolasi geografis dan infrastruktur. Membangun gedung megah di Jakarta adalah sebuah prestasi, namun memastikan sebuah pojok baca di perbatasan negara memiliki koleksi terbaru adalah sebuah kewajiban nurani.

Kita juga berutang kepada para Penulis dan Industri Penerbitan. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kemajuan literasi jika mereka yang memproduksi pengetahuan masih berdarah-darah melawan monster pembajakan? Ekosistem distribusi kita belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan intelektual mereka. Tanpa penulis yang sejahtera, perpustakaan hanyalah cangkang kosong tanpa isi yang bermutu.

Utang yang tak kalah dalam adalah kepada saudara-saudara kita Difabel. Inklusivitas seringkali hanya menjadi kata manis dalam seminar. Namun, di rak-rak perpustakaan kita, berapa banyak koleksi braille yang tersedia? Berapa banyak akses digital yang ramah bagi netra atau rungu? Merawat pustaka berarti memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik.

Bagi masyarakat di daerah urban yang tergantung pada teknologi, tantangannya berbeda namun sama beratnya. Kita sering terjebak dalam mitos bahwa akses internet sama dengan literasi. Faktanya, di tengah tsunami informasi, masyarakat kita sering tenggelam dalam hoaks dan dangkalnya pemahaman. Ada ketimpangan digital yang nyata; memiliki smartphone tidak otomatis menjadikan seseorang literat jika ia tidak memiliki kemampuan kurasi informasi.

Secara pribadi, perjalanan akademis saya memberikan sudut pandang unik dalam memandang profesi ini. Meminjam pemikiran Alfred Schutz atau Berger & Luckmann, perpustakaan adalah ruang "konstruksi sosial". Literasi bukan sekadar kemampuan mengeja huruf, melainkan cara individu memaknai realitasnya. Saya teringat pada riset saya mengenai para pegiat literasi di Warung Baca Lebakwangi (Warabal) di Parung, Bogor. Di sana, saya melihat bagaimana literasi bukan datang dari kebijakan top-down, melainkan dari ketulusan akar rumput. Mereka adalah "Pahlawan Sunyi" yang melunasi hutang rasa kita satu per satu. Mereka mengubah teras rumah, dan ruang sempit menjadi oase pengetahuan. Bagi mereka, perpustakaan adalah tempat berkarya, bukan sekadar tempat menyimpan buku yang berdebu.

Inilah yang menjadi titik balik pemikiran saya: Perpustakaan harus bertransformasi dari sekadar "temple of knowledge" (kuil pengetahuan) menjadi "social hub" (pusat interaksi sosial). Sejalan dengan arahan kebijakan untuk menghilangkan elemen yang murni berfokus pada ekonomi mekanistik, kita harus mengembalikan perpustakaan pada fungsi asalnya sebagai penyedia informasi yang andal dan ruang bagi masyarakat untuk menemukan jati diri serta berkarya.

Tema HUT Perpusnas ke-46 ini, “Merawat Pustaka, Memartabatkan Bangsa”, mengandung tanggung jawab yang besar. Merawat pustaka bukan hanya urusan preservasi fisik naskah kuno atau penjilidan buku yang robek. Merawat pustaka berarti merawat ekosistem pengetahuan. Dalam perspektif kepustakawanan yang mendalam, memartabatkan bangsa melalui literasi berarti membangun manusia yang memiliki kedaulatan berpikir. Manusia yang tidak mudah diprovokasi, manusia yang memiliki empati karena memhamai rasanya "hidup dalam sepatu orang lain" melalui halaman-halaman novel, dan manusia yang memiliki daya saing karena berpijak pada data dan fakta.

Namun, tantangan ke depan tidaklah mudah. Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan (AI) dapat menghasilkan teks dalam hitungan detik. Di sinilah peran pustakawan menjadi semakin krusial. Pustakawan masa depan bukan lagi "penjaga gerbang" (gatekeeper), melainkan "pemandu makna" (meaning navigator). Kita harus memastikan bahwa di tengah banjir data, hikmah dan kebijaksanaan (wisdom) tetap dapat ditemukan di perpustakaan.

Empat puluh enam tahun adalah sebuah perjalanan kedewasaan. Kita tidak lagi bisa menggunakan alasan "sedang bertumbuh". Sekarang adalah saatnya untuk berlari. Akreditasi perpustakaan harus dipercepat bukan demi sertifikat di dinding, tapi demi standarisasi layanan di seluruh pelosok Nusantara. Kita harus memastikan bahwa anak di di seluruh penjuru Indonesia memiliki hak akses yang sama dengan anak di Jakarta terhadap koleksi digital kita. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik di perpustakaan daerah yang sedang kita kawal harus benar-benar menyentuh urat nadi kebutuhan literasi masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan bertransformasi menjadi buku di tangan anak-anak, menjadi pelatihan literasi bagi ibu-ibu di desa, dan menjadi sistem informasi yang andal bagi para peneliti.

Sebagai seorang pustakawan, saya sering merenung di antara deretan rak. Setiap buku yang ada di sini adalah titipan sejarah. Setiap pengunjung yang datang membawa harapan. Jika kita gagal melayani mereka, kita bukan hanya gagal sebagai pustakawan, tapi kita juga gagal sebagai penjaga peradaban.

HUT Perpusnas ke-46 dan Hari Buku Nasional ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan "tobat literasi". Mari kita akui celah-celah yang ada, lalu kita tutup dengan kerja keras. Mari kita jadikan perpustakaan sebagai jantung dari masyarakat yang belajar (learning society). Sesuai dengan visi yang kita bangun, perpustakaan harus menjadi tempat yang ramah bagi semua. Sebuah ruang inklusif di mana penyandang disabilitas merasa berdaya, di mana masyarakat ekonomi lemah menemukan tangga untuk naik kelas melalui pengetahuan, dan di mana generasi digital menemukan kedalaman yang tidak mereka dapatkan dari sekadar scrolling di media sosial.

Menutup esai reflektif ini, saya ingin mengutip sebuah kearifan: "A library is not a luxury but one of the necessities of life." Di Indonesia, tugas kita adalah mengubah persepsi bahwa perpustakaan itu mewah atau membosankan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Empat puluh enam tahun Perpusnas adalah cerita tentang ketangguhan. Dari sekadar gagasan di tahun 1954 hingga menjadi prioritas pembangunan nasional di tahun 2019. Perjalanan ini masih jauh dari kata usai. Utang rasa kita masih menumpuk, namun niat untuk melunasinya telah bulat.

Mari kita rayakan hari ini dengan membaca. Mari kita rayakan dengan menulis. Dan bagi kita para pustakawan, mari kita rayakan dengan melayani lebih baik lagi. Karena pada akhirnya, martabat sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya gedung pencakar langitnya, melainkan dari kedalaman isi kepala dan kelembutan budi pekerti rakyatnya yang terbentuk melalui bacaan.

Selamat ulang tahun ke-46 Perpustakaan Nasional RI dan Selamat Hari Buku Nasional. Melalui momentum ini, mari kita terus merawat pustaka demi memartabatkan bangsa. Bagaimanapun, menjaga nyala api peradaban agar tetap berkobar bagi generasi mendatang adalah sebuah tanggung jawab mulia yang harus ditunaikan.