"Di antara semua media yang klarifikasi, yang satu ini paling syulit dipercaya," .
Demikian salah satu pengguna Instagram menyampaikan pesannya di kolom komentar pada unggahan pernyataan sikap Good News From Indonesia (GNFI) mengenai akunnya yang ikut disebut sebagai salah satu anggota Indonesia New Media Forum oleh Badan Komunikasi RI (Bakom RI). Pernyataan sikap itu diunggah pada 7 Mei, sehari setelah Bakom RI mengumumkan deretan nama homeless media yang menjadi bagian Indonesia New Media Forum.
Di unggahan itu, GNFI yang didirikan pada medio 2009 ini menyampaikan bahwa keterlibatan GNFI dalam forum media itu bersifat diskursif. Itu pun, ditegaskan GNFI, tanpa adanya komitmen atau kesepakatan formal tertentu dengan Bakom RI.
Pengalaman yang demikian bukan kali ini saja. Informal Leader GNFI Imam Muttaqin, saat dihubungi dari Jakarta, pekan lalu, mengungkapkan, di awal kemunculan pada 2009, GNFI sempat dicibir sebagai “media buzzer pemerintah” hanya karena konsisten mengangkat berita positif tentang Indonesia. Meski demikian, Imam mengaku, GNFI tak gentar dengan keyakinan bahwa optimisme juga layak mendapat ruang di industri media.
"Padahal sebenarnya kami enggak mau mem-buzzer-kan pemerintah. Kami cuma mau kasih lihat sudut pandang lain, bahwa Indonesia itu enggak jelek. Berita baik tentang Indonesia itu enggak pernah habis kalau dicari," kata Imam.
Ada satu pengalaman yang membekas kuat bagi Imam ketika berkunjung ke Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Di pantai Nembrala, ia bertemu seorang warga asing asal Spanyol yang telah tinggal lebih dari satu dekade di sana.
Imam mengaku, orang itu mengatakan sesuatu yang terus diingatnya hingga hari ini, yakni “1.500 tahun hidup pun kita enggak akan sanggup menjelajah seluruh Indonesia." Kalimat itu menggugah Imam bahwa Indonesia menyimpan terlalu banyak cerita baik yang belum terlihat.
Sejak saat itu, Imam bersama para pendiri GNFI semakin aktif mengangkat kisah-kisah "pahlawan lokal" yang jarang masuk pemberitaan media arus utama. Mereka pernah membuat serial “Pendekar COVID-19”, mengangkat perjuangan warga biasa selama pandemi. Mereka juga membuat liputan Hari Kartini yang mengangkat kisah perempuan-perempuan jalanan yang bekerja demi keluarga.
Imam bersama para pendiri GNFI semakin aktif mengangkat kisah-kisah "pahlawan lokal" yang jarang masuk pemberitaan media arus utama.
"Sekarang kami sudah lebih dari 100 orang, melibatkan penulis dari luar daerah. Konsep kami bukan cuma kurasi berita lagi, tetapi juga memberi ruang buat adik-adik yang bisa menulis dan menyuarakan tentang Indonesia. Karena ternyata banyak penulis bagus di luar sana yang enggak punya wadah," ucapnya.
Di media sosial, GNFI bukan satu-satunya akun yang mendedikasikan dindingnya untuk konten dengan isu tertentu. Ada banyak akun lainnya yang serupa, seperti halnya deretan nama-nama akun yang disebutkan Bakom RI sebagai Indonesia New Media Forum, yang belakangan ini dikenal sebagai homeless media.
Berbeda dengan media arus utama yang bekerja dengan proses panjang dan struktur redaksional ketat, media model baru ini mengandalkan kecepatan. Selain itu juga, tentunya, kurasi, dan kemampuan membaca tren atau isu apa yang sedang ramai dibicarakan publik di media sosial.
Meski demikian, Imam mengaku, GNFI berupaya untuk menghasilkan produk yang memenuhi kaidah jurnalistik. Walakin di situsnya, GNFI menampilkan konten-kontennya selayaknya media daring. Kontennya pun dibagi dalam rubrik tertentu, seperti humaniora, internasional, legenda, nasional, dan olahraga. Hal yang membedakan, di bagian profil disebutkan bahwa GNFI merupakan platform berbagi informasi positif.
“Sebagai tim redaksi, aku selalu bilang walaupun kita hidup di era homeless, metodologi jurnalisme tidak boleh lepas. Bagaimana memverifikasi, memvalidasi, dan mencari narasumber dengan POV berbeda,” tutur Imam.
Imam mengungkapkan bahwa saat ini GNFI tengah berupaya memenuhi persyaratan untuk menjadi perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers. Beberapa timnya pun ada yang sudah memiliki identitas wartawan dan mengantongi sertifikat wartawan. Ini ditempuh sebagai tanggung jawab mereka pada informasi yang disampaikan ke publik.
Proud Project, salah satu akun di media sosial yang juga disebut Bakom RI dalam deretan nama homeless media, justru merasa belum perlu bergabung ke komunitas pers karena merasa tidak beroperasi sebagai perusahaan media seperti diatur dalam Undang-Undang Pers. Sejak didirikan pada 2015 oleh Trivet Sembel selaku founder, Proud Project yang fokus pada isu pengembangan anak muda ini bahkan tidak memiliki sistem redaksional seperti media berita konvensional. Meski tidak memiliki sistem redaksi formal, Proud Project tetap memegang prinsip dasar dalam penyajian konten. Mereka memastikan sumber informasi dicantumkan dan membuka ruang koreksi dari komunitas.
"Sebagai platform konten, proses produksi kami rasanya lebih mirip seperti content creator. Kami menentukan bahasan topik berdasarkan content pillar yang relevan dengan target audience kami," kata Iqbal Hariadi, CEO Proud Project.
Sejak 2024, Proud Project juga memfasilitasi interaksi pengikutnya (followers) tidak hanya di akun instagram, tapi juga dengan membangun komunitas yang bernama Proud Circle. Saat ini, Proud Circle memiliki total lebih dari 3.000 anggota.
Bagi Proud Project, komunitas menjadi sistem pemantauan konten yang paling penting. Mereka percaya audiens akan menjadi pihak pertama yang menyadari jika sebuah platform mulai kehilangan arah atau terlalu jauh bergeser demi kepentingan bisnis.
Hingga kini memang tak ada batasan pasti mengenai homeless media.
Dalam berbisnis, lanjut Iqbal, tidak semua tawaran kerja sama diterima. Proud Project memilih brand dan kampanye yang dianggap sesuai dengan nilai maupun karakter audiens mereka. Bahkan, jika arah kampanye dinilai terlalu jauh dari identitas komunitas, kerja sama bisa dibatalkan.
“Keberpihakan utama kami adalah ke komunitas dan audience kami. Mereka pasti yang paling pertama sadar kalau konten kami bergeser,” ujar Iqbal.
Hingga kini memang tak ada batasan pasti mengenai homeless media. Kehadirannya bisa saja sebagai agregator konten yang menggabungkan sejumlah konten maupun berita sejenis dari berbagai akun dan media, bisa juga sebagai platform edukasi dan advokasi, hingga penggerak komunitas.
Beberapa peran itu dijalankan oleh Majalaya.id. Di Instagram, akun ini juga menyebut dirinya sebagai independent glocal media. Zulfa Nasrulloh, salah satu pendirinya menyampaikan, tujuan utama akun ini adalah membangun ketahanan lokal warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
"Seperti sekarang, kami lagi (menjalankan) siaga banjir dengan membuat aplikasi mitigasi banjir. Misalnya, jika listrik mati (di saat banjir), kita punya kesiapan apa dalam konteks mitigasi. Ini (kan) bisa berupa saluran informasi," tuturnya.
Oleh karena itu, menurut Zulfa, akun Majalaya.id tak melulu membagikan informasi seputar Kabupaten Bandung, tetapi juga berjejaring untuk memberikan advokasi. Seperti salah satu kontennya memuat informasi mengenai posko pengaduan guru honorer yang disediakan Lembaga Bantuan Hukum Bandung.
Di unggahan lainnya, dalam video berdurasi singkat, Zulfa juga hadir layaknya reporter yang melaporkan kondisi sampah dan risiko banjir di Kabupaten Bandung. Konten unggahan itu kemudian dikaitkan dengan kondisi hutan di kawasan tersebut.
Konten itu, menurut Zulfa, tak lain menawarkan perspektif berbeda mengenai penanganan banjir. Lewat konten itu, pihaknya membuka wacana bahwa banjir terkait dengan hilangnya tutupan hutan selama 2021-2025 yang mencapai 190 hektar. Unggahan tersebut pun memperoleh 3.413 likes dan 171 komentar.
Zulfa mengatakan, Majalaya.id hingga kini mengambil jarak dari pemerintah. Sebab, tujuan akun yang dikembangkannya itu adalah untuk mengedukasi warga agar tak mudah dimanipulasi oleh klaim politik pemerintah. Walakin, diakui pula, pihaknya tak menutup pintu kerja sama jika ada isu yang menguntungkan masyarakat. Salah satunya, pihaknya bersama pemerintah setempat dan komunitas tengah menggarap museum interaktif yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini.
Untuk itu, Majalaya.id yang kini konten dan kegiatannya didukung oleh 10 personel, ini ikut mengunggah pernyataan sikap meski akunnya tak ikut dalam deretan nama homeless media yang disebutkan Bakom RI. Menurut Zulfa, pernyataan itu sebagai bentuk satir untuk menunjukkan sikap menolak kontrol dari pemerintah. "Ini hanya satir," ujarnya.
Dosen Komunikasi Politik di Era Digital dari Universitas Paramadina, Wahyutama mengatakan, akun-akun yang diidentifikasi sebagai homeless media ini memiliki kepiawaian mengkurasi konten sesuai dengan target pasar yang spesifik. "Makanya ada yang fokus ke konten pop, informasi ringan yang memang dibutuhkan segmen tertentu," jelasnya.
Menurut Wahyutama, dengan kepiawaiannya mengkurasi konten sesuai dengan target pasar yang spesifik itu, homeless media menjadi andalan bagi generasi muda yang lebih banyak membaca berita melalui media sosial.
Kehadiran homeless media, lanjut Wahyutama, membawa dampak positif karena mampu menjaga minat generasi muda terhadap isu politik dan kebijakan publik.
Riset Reuters Institute (2026) pun menunjukkan, 39 persen anak muda (18-24 tahun) menyebut media sosial sebagai sumber utama berita mereka, ini meningkat tajam dari 21 persen pada satu dekade sebelumnya.
Kehadiran homeless media, lanjut Wahyutama, membawa dampak positif karena mampu menjaga minat generasi muda terhadap isu politik dan kebijakan publik. Sajian informasi yang ringan membuat isu-isu politik terasa lebih dekat dengan keseharian audiens muda.
"Manfaatnya media-media homeless ini menjaga interest anak muda mengikuti isu-isu perkembangan politik yang dikemas ringan dan sederhana. Misalnya soal kebijakan BBM, dia bisa pakai sudut pandang Gen Z, sehingga audiens merasa terdampak dengan kebijakan tersebut," kata Wahyutama.
Selain memiliki fokus tertentu, lanjut Wahyutama, akun-akun itu juga memiliki fleksibilitas karena tak diatur secara ketat oleh kode etik layaknya jurnalis di media massa arus utama. Karena tak diatur, homeless media ini pun bisa menjalankan peran humas institusi tertentu.
"Selama ini kan, media mainstream itu dijaga oleh standar etika profesional, kode etik jurnalis dan sebagainya kan. Nah, kalau homeless media ini (siapa) yang mengatur dia? Kan mereka sendiri belum mendefinisikan mereka sebagai apa. Kan dia belum masuk sebagai kategori instansi jurnalistik kan?," tutur Wahyutama.
Karena itu, Wahyutama menilai perlu ada regulasi menyikapi keberadaan homeless media. Salah satunya adalah untuk menghindari entitas tersebut dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan tertentu.
"Di sinilah, homeless media perlu diatur perilakunya dan etiknya oleh asosiasi, untuk kepentingan masa depan. Jadi kayak ada dewan persnya yang menjaga dan membuat etika profesi, standar norma norma-norma tentang kontennya dan sebagainya. Jadi jangan sampai homeless media ini berpikirnya pragmatis jangka pendek," ucapnya.
