Terkini, Makassar — PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri, penguatan logistik nasional, dan program hilirisasi pemerintah melalui layanan terminal non-peti kemas atau multipurpose di berbagai wilayah operasional, termasuk Makassar.
Hal tersebut disampaikan Vice President Komunikasi PT Pelindo Multi Terminal, Farid Chairmawan, dalam diskusi bersama awak media di salah satu Cafe di Makassar, Selasa 19 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut membahas prospek layanan multipurpose dan pengembangan komoditas baru di kawasan timur Indonesia.
Dalam paparannya, Farid menegaskan bahwa SPMT berperan sebagai operator terminal yang fokus pada pelayanan bongkar muat berbagai jenis komoditas, bukan sebagai eksportir maupun pemilik barang.
“Posisi kami adalah sebagai operator terminal. Tugas utama kami melayani kegiatan bongkar muat, sehingga pada prinsipnya kami siap melayani berbagai jenis komoditas,” ujar Farid.
Meski terbuka terhadap peluang komoditas baru, SPMT tetap mengedepankan kajian bisnis dan keberlanjutan sebelum melakukan pengembangan layanan.
Menurutnya, setiap rencana penanganan lalu lintas barang maupun pengembangan terminal harus melalui proses kajian yang mempertimbangkan potensi trafik, volume komoditas, hingga kelayakan investasi.
“Dalam setiap kajian penanganan lalu lintas barang tentu ada perhitungan bisnis yang harus dipenuhi, terutama terkait potensi traffic atau volume komoditas.
Pengembangan layanan tanpa adanya potensi arus barang yang jelas tentu akan sulit direalisasikan,” katanya.
Ia menjelaskan, usulan pengembangan layanan yang tidak memiliki potensi komoditas maupun trafik memadai umumnya sulit masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahunan perusahaan.
Potensi Hilirisasi di Indonesia TimurSPMT menilai wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi, memiliki peluang besar dalam pengembangan komoditas strategis yang mendukung program hilirisasi nasional.
Komoditas seperti nikel dan aluminium disebut memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar apabila diolah di dalam negeri dibandingkan diekspor dalam bentuk bahan mentah.
“Nilai tambah itu bukan hanya untuk Pelindo, tetapi terutama bagi pelaku usaha dan perekonomian daerah,” ujar Farid.
Menurutnya, peningkatan aktivitas hilirisasi akan berdampak langsung pada pertumbuhan arus logistik dan kebutuhan layanan kepelabuhanan, khususnya terminal multipurpose yang menangani berbagai jenis kargo non-peti kemas.
Farid mengungkapkan, layanan kargo non-container hingga saat ini masih cukup dominan di wilayah Sulawesi. Kondisi tersebut membuka peluang pertumbuhan bisnis kepelabuhanan yang dinilai masih sangat besar.
“Tidak semua pelabuhan memiliki kemampuan menangani jenis kargo tertentu, khususnya kargo multipurpose atau non-container. Karena itu kami melihat peluang pertumbuhannya masih terbuka lebar,” katanya.
Perkuat Konektivitas dan Dukungan Dunia UsahaSPMT juga menekankan pentingnya sinergi antara pelabuhan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan distribusi logistik nasional.
Menurut Farid, pelabuhan merupakan sektor jasa pelayanan yang sangat bergantung pada arus barang dan aktivitas perdagangan.
“Ketika arus barang atau komoditas menurun, otomatis aktivitas dan trafik pelabuhan juga ikut menurun. Karena itu kami membutuhkan dukungan bersama, baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai penguatan konektivitas dan interkoneksi antarmoda menjadi faktor penting untuk menciptakan distribusi logistik yang lebih efisien di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur.
“Dengan konektivitas logistik yang semakin baik, distribusi barang akan lebih efisien dan potensi perdagangan di wilayah Sulawesi juga bisa semakin berkembang,” tambahnya.
Pelindo Luruskan Peran SubholdingDalam kesempatan tersebut, SPMT juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait struktur bisnis subholding di lingkungan Pelindo.
Farid menjelaskan bahwa masing-masing subholding memiliki fungsi berbeda dalam ekosistem kepelabuhanan nasional.
SPJM berfokus pada layanan marine seperti pemanduan dan penundaan kapal. Terminal peti kemas dikelola oleh SPTP yang berkantor pusat di Surabaya, sementara terminal non-peti kemas atau multipurpose menjadi tanggung jawab SPMT.
Adapun layanan logistik, pergudangan, hingga kawasan industri berada di bawah pengelolaan SPSL.
“Jadi masing-masing subholding memiliki peran tersendiri dalam ekosistem pelabuhan dan logistik nasional,”tandasnya.
