Kenaikan harga gabah di sejumlah sentra produksi di Indonesia menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun menguntungkan bagi petani, kenaikan harga gabah berpotensi mengerek harga beras di tingkat konsumen.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti harga gabah di sejumlah daerah yang sudah melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram.
Di sejumlah daerah, harga gabah tercatat mencapai Rp 7.500 hingga Rp 8.000 per kilogram.
“Di Pati, Jawa Timur, bahkan sudah Rp 8.000,” kata Firman dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Menurut dia, hal itu akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasar jika lonjakan harga gabah ini terus terjadi. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi.
“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik, maka harga beras tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.
Kenaikan harga beras dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, terutama biaya distribusi yahg meningkat akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Dia mengatakan harga solar nonsubsidi saat ini telah mencapai Rp30.000 per liter sehingga pedagang harus menghitung ulang ongkos distribusi dan harga jual beras.
“Akhirnya pedagang mengkalkulasi ulang harga jual beras termasuk biaya transportasi. Yang menanggung beban akhirnya masyarakat,” katanya.
Menanggapi ini, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan pemerintah tetap melakukan penyerapan gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg. Ia memastikan Bulog akan tetap membeli gabah petani apabila tidak terserap oleh pedagang.
Ia juga mulai menerapkan sistem digitalisasi pembayaran kepada petani untuk meningkatkan keamanan transaksi penyerapan gabah.
Selain itu, pemerintah mengembangkan ekosistem penyerapan gabah dengan melibatkan koperasi desa, transporter hingga dukungan TNI-Polri.
Menurut dia, skema tersebut telah diuji coba di Jawa Barat dengan mengubah peran tengkulak menjadi transporter gabah agar rantai distribusi lebih tertata dan harga gabah lebih terkendali.
“Nanti kalau sudah berhasil akan diberlakukan ke seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kementerian Pertanian mencatat target penyerapan gabah pada Mei 2026 mencapai 430 ribu ton setara beras atau sekitar 800 ribu ton gabah kering panen (GKP). Hingga pertengahan Mei, realisasi penyerapan telah mencapai sekitar 350 ribu ton.
Sementara itu, stok beras Bulog saat ini mencapai 5,37 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan tambahan kapasitas gudang dan pembangunan infrastruktur pascapanen seperti dryer atau pengering gabah di sentra produksi untuk menjaga kualitas cadangan beras pemerintah (CBP).
