JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menaikkan harga acuan minyak mentah Indonesia menjadi 117,31 dollar AS per barel pada April 2026. Namun, kenaikan ini tak akan memengaruhi harga BBM bersubsidi.
"Tidak akan kita naikkan subsidi BBM. Insyallah. Sampai akhir tahun," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026) seusai menerima puluhan pengusaha sektor tambang asal China.
Hadir pula dalam pertemuan itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemerintah menghapus Pertalite untuk mengurangi subsidi BBM, Bahlil mengatakan, bahwa tidak ada rencana itu.
"Maksudnya? Dari mana pikiran ini ya? Nggak ada konsep pemerintah kayak begitu ya. Jangan sampai kalian bikin judul itu lagi. Bahaya," katanya.
Waratawan menanyakan kemungkinan penghapusan Pertalite mengingat pemerintah pernah menggantikan Premium dengan Pertalite pada 2022. Saat itu, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa harga Premium tak akan naik. Kemudian premium langka di pasaran dan ujung-ujungnya digantikan dengan Pertalite.
Bahlil menjelaskan, acuan harga minyak mentah harus diubah karena harga minyak dunia naik turun sejak Januari 2026 sampai saat ini. "Rata-rata ICP (Indonesia crude price) kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80 dolar AS, 80-81. Tapi dari Januari sampak sekarang belum sampai 100 dolar AS. Dan belum ada kenaikan (harga BBM bersubsidi)," katanya.
Dalam keterangan yang diterima Kompas sehari sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut, kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional pada April 2026 secara umum dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Tensi yang dimaksud khususnya merujuk pada konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Konflik ini memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak global.
Selain faktor geopolitik, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I-2026 yang mencapai 5 persen secara tahunan turut memberikan sentimen positif terhadap permintaan minyak dunia.
Oleh karena itu, pemerintah merubah asumsi ICP melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 203.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Bulan April 2026.
Dalam RDP Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyampaikan, stok BBM PT Pertamina (Persero) per 18 Mei 2026. Persediaan Pertalite disebut masih memadai untuk 16 hari dengan stok sebanyak 1.372.040 kiloliter.
Pertamax akan cukup untuk operasional 27,8 hari dengan stok 561.022 kL dan Pertamax Turbo untuk 61,7 hari dengan stok 72.125 kL. Solar memadai untuk 16 hari dengan stok 1.575.064 kL. Sementara, Pertamina Dex untuk 35 hari dengan stok 60.160 kL.
Persediaan avtur memadai untuk 26,6 hari dengan stok 385.353 kL dan minyak tanah untuk 11,8 hari dengan stok 16.684 kL.
Sepanjang Januari-Maret 2026, kuota BBM bersubsidi yang sudah direalisasikan mencapai 35 persen. Dari kuota Pertalite 29,26 juta kL pada 2026, realisasi distribusi sudah mencapai 10.459.857 kL (35,74 persen).
Realisasi minyak solar juga sudah mencapai 37,78 persen atau 7,045 juta kL dari kuota 18,636 juta kL. Untuk minyak tanah, realisasinya adalah 195.144 kL dari kuota 197.430 kL.
BPH Migas juga menyampaikan masih menerima banyak aduan masyarakat terkait penyimpangan BBM bersubsidi di daerah-daerah pertambangan. Dugaan penyalahgunaan paling banyak terjadi di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat.
Modus yang digunakan umumnya sebagai pelangsir, penyalahgunaan surat rekomendasi, dan penggunaan QR Code duplikasi atau asli tapi palsu. Ada pula penyalahgunaan surat rekomendasi nonkonsumen pengguna. Ini misalnya terjadi di sektor pertanian, perikanan, transportasi air, usaha mikro, dan layanan umum.
BBM bersubsidi kemudian dikumpul di pengepul lalu diperjualbelikan ke sektor pertambangan, industri, atau kapal maritim.
Anggota Komisi XII DPR menyoroti pentingnya ketegasan BPH Migas untuk memberi sanksi distributor yang membiarkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Anggota Fraksi PKB Syafruddin menyesalkan masyarakat yang lebih banyak melapor ke polisi karena BPH Migas dinilai kurang dikenal. Dia juga mempertanyakan kurangnya gebrakan BPH Migas dalam mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Anggota Fraksi Partai Golkar Yulisman menyebut solar selalu habis dalam enam jam di Riau, tidak bisa mencapai sepuluh jam. "Perlu dicek berapa kebutuhan riil solar supaya bisa diketahui," katanya.
