JAKARTA, DISWAY.ID — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Forum Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Lingkup Sekretariat Tetap BNPP.
Forum ini menjadi langkah strategis BNPP dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan manajemen risiko, serta mendorong efektivitas pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
BACA JUGA:Perkuat Integritas dan Tata Kelola, BNPP Gelar Bimtek Fraud Control Plan dan Fraud Risk Assessment
Forum dibuka secara resmi oleh Budi Setyono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, yang mewakili Sekretaris BNPP RI.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat BNPP, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta instansi lintas sektor yang bertugas di kawasan perbatasan.
Dalam sambutannya, Budi Setyono menegaskan bahwa penguatan SPIP Terintegrasi merupakan fondasi penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang profesional dan berintegritas.
BACA JUGA:BNPP Ajak Mahasiswa Politeknik Unhan Ben Mboi Bangun Masa Depan Kawasan Perbatasan
Ia menyampaikan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih BNPP RI selama sebelas kali berturut-turut perlu diimbangi dengan penguatan kualitas pengendalian internal secara berkelanjutan.
“Pengendalian intern bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau aparat pengawas, melainkan kewajiban seluruh pegawai. Kita harus mampu menyiapkan langkah mitigasi, antisipasi, dan respon organisasi terhadap potensi pelanggaran, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas,” ujar Budi dalam keteranganya di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Budi juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 menunjukkan masih perlunya peningkatan, khususnya pada aspek manajemen risiko dan efektivitas pengendalian korupsi. Berdasarkan evaluasi tersebut, indeks maturitas SPIP BNPP tercatat sebesar 2,947, indeks manajemen risiko 2,802, serta indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,562.
Forum penguatan SPIP ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, antara lain Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Fauqi Achmad Kharir, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Ketua Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye KPK Adhi Setyo Tamtomo.
BACA JUGA:BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaai
Materi yang disampaikan mencakup strategi penguatan pengendalian korupsi, mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penguatan integritas aparatur negara.
Selain sesi pemaparan, kegiatan ini juga diisi dengan penyusunan rencana aksi SPIP Tahun 2026 oleh unit kerja di lingkungan BNPP RI bersama tim BPKP. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pedoman konkret dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern dan pengawasan di lingkungan BNPP maupun PLBN.
Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Penguatan SPIP Terintegrasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara yang bersih dan berintegritas.
