jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah menegaskan komitmen partainya memperkuat pesantren di tengah munculnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum lembaga pendidikan berbasis agama.
Penegasan tersebut disampaikan Ida saat penutupan Temu Nasional Pondok Pesantren: Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di Jakarta, Selasa (19/5).
BACA JUGA: Cak Imin Soroti Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes, Sudah Capai Level Darurat
"Kami dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa memfasilitasi karena sesungguhnya introspeksi yang dilakukan oleh bapak-ibu sendiri,” ujar Ida.
Ida menegaskan forum nasional tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral PKB terhadap kontribusi besar pesantren dalam sejarah pendidikan Indonesia.
BACA JUGA: PKB Gelar Temu Nasional Gerakan Ponpes Anti-Kekerasan Seksual
"Banyak orang yang mengatakan apa enggak sayang biaya yang tidak murah mendatangkan para kiai dan seterusnya. Bapak-ibu yang saya hormati, menurut kami itu biaya yang murah. Karena sesungguhnya ini sedang membayar hutang peradaban terhadap pendirian pesantren di Indonesia,” katanya.
Menurut Ida, pesantren telah mengambil peran penting mencerdaskan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.
BACA JUGA: Tiga Hari Disekap di Kontrakan, Wanita Asal Nunukan Jadi Korban Kekerasan Seksual
"Pada masa-masa berikutnya, sebelum founding fathers kita merumuskan cita-cita negara mencerdaskan kehidupan bangsa, para kiai melalui pesantrennya telah lebih dulu mengambil peran negara mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Dia menyebut lahirnya Undang-Undang Pesantren menjadi bentuk penghormatan negara terhadap jasa para kiai dan pondok pesantren.
"Lahirnya Undang-Undang Pesantren dan turunan peraturan-peraturan di bawahnya itu adalah salah satu cara kami membayar hutang peradaban yang dilakukan oleh para kiai,” kata Ida.
Ida memastikan PKB tetap berada di garis depan memperjuangkan pesantren, terlepas dari risiko politik yang muncul.
"Mau ada dampak politik atau tidak, bagi PKB tidak menjadi urusan. Karena bagi PKB, jauh di atas kepentingan politik adalah kepentingan membayar peradaban terhadap para kiai,” ujarnya.
Dia juga menyoroti adanya pihak yang menggunakan label pesantren namun merusak citra lembaga pendidikan Islam tersebut.
"Kita tidak putus asa dengan segelintir orang yang menggunakan label pesantren untuk mengurangi citra dan wibawa, citra martabat pesantren yang sudah dibangun bukan saja puluhan, tetapi ratusan tahun yang lalu,” katanya.
Dalam forum itu, muncul usulan perubahan istilah menjadi “Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual”.
Ida menilai gerakan tersebut harus menjadi gerakan moral bersama di lingkungan pesantren.
"Ini adalah gerakan moral: Pesantren Anti Kejahatan Seksual yang hukumannya diatur berdasarkan UU TPKS yakni Anti Kekerasan Seksual,” ujarnya.
Dia meminta gerakan itu diperluas hingga tingkat daerah melalui struktur partai.
"Ketua Umum memberikan arahan agar gerakan ini juga secara struktural dilakukan oleh partai di masing-masing tingkatan,” katanya.
Selain itu, pembangunan sistem perlindungan di lingkungan pesantren dinilai penting untuk mencegah kekerasan seksual.
"Lebih dari itu rasanya juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun gerakan dengan berbasis sistem perlindungan,” ujarnya. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Kenny Kurnia Putra
