tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, KDM tawarkan solusi humanis untuk para pedagang kaki lima (PKL) CIcadas usai bongkar lapak.
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung selama ini kerap menjadi persoalan klasik yang sulit diselesaikan.
Di satu sisi, keberadaan lapak di trotoar dianggap mengganggu fungsi pedestrian dan memicu kemacetan. Namun di sisi lain, ribuan warga menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di ruang-ruang publik tersebut.
Kondisi itu pula yang selama puluhan tahun terjadi di kawasan Cicadas, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Trotoar yang semestinya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki berubah menjadi deretan kios semi permanen yang menutupi akses jalan.
Berbagai upaya penertiban pernah dilakukan, tetapi sering berujung polemik karena dianggap tidak memberikan solusi nyata bagi para pedagang kecil.
Kini, pendekatan berbeda ditunjukkan Dedi Mulyadi. Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu memilih turun langsung berdialog dengan para pedagang dan menawarkan solusi yang dinilai lebih manusiawi.
Alih-alih hanya menggusur, KDM menyiapkan peluang pekerjaan baru agar para PKL tetap memiliki penghasilan setelah lapak mereka dibongkar.
Penataan Cicadas dan Solusi Alih Profesi dari KDM
Kebuntuan penataan PKL di kawasan Cicadas akhirnya mulai menemukan titik terang setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah penataan besar-besaran.
- YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL
Fokus utamanya adalah mengembalikan fungsi trotoar sekaligus memperbaiki wajah kawasan Jalan Ahmad Yani yang selama ini dipadati lapak pedagang.
Dalam proses tersebut, Dedi Mulyadi memilih pendekatan dialogis. Ia bertemu langsung dengan Koordinator PKL Cicadas, Amang Herman, dan para pedagang lainnya untuk membahas proses pembongkaran kios yang disebut menjadi salah satu penyebab kemacetan selama bertahun-tahun.
“Kita sepakat untuk melakukan penataan. Kios-kiosnya dibongkar dirapikan nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki limanya,” ujar KDM, Senin (18/5/2026).
Menurut Dedi Mulyadi, solusi pekerjaan jauh lebih penting dibanding sekadar relokasi tempat berdagang. Ia menilai penertiban tanpa jaminan penghasilan baru justru akan menambah persoalan sosial di tengah masyarakat kecil.
