REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengawasan terhadap program pembibitan hingga hilirisasi perkebunan akan diperketat. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas bantuan pemerintah dan melindungi kepentingan petani di Indonesia. Temuan ini menyusul inspeksi mendadak yang menunjukkan sejumlah program hilirisasi belum sesuai standar pemerintah.
Program hilirisasi perkebunan merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto yang mencakup pembibitan dan penanaman komoditas seperti kelapa, kakao, dan kopi di area seluas 870 ribu hektare. Namun, inspeksi di lapangan, seperti di Manado dan daerah lainnya, menunjukkan beberapa proyek pembibitan tidak memenuhi standar dan target yang ditetapkan.
Menteri Amran mengungkapkan bahwa akibat temuan tersebut, mutasi terhadap salah satu pejabat kementerian telah dilakukan karena dianggap belum memiliki kemampuan teknis memadai. Kementerian juga meminta aparat penegak hukum dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas pelaksanaan program ini.
Dalam pemeriksaan awal, ditemukan dugaan perbedaan data dengan potensi penyimpangan senilai Rp3,3 miliar. Amran menegaskan bahwa seluruh dugaan penyimpangan harus ditangani serius dan jika terbukti ada unsur pidana, pihak terkait harus diproses hukum.
Beberapa wilayah yang diperiksa termasuk Lebak, Manado, Cianjur, Gorontalo, dan Indragiri Hilir. Program ini penting untuk masa depan petani dan pengembangan tanaman perkebunan jangka panjang. Amran menekankan bahwa bibit yang tidak sesuai standar dapat merugikan petani, meskipun bantuan tersebut diberikan secara gratis.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Amran menilai potensi kerugian masih bisa diperbaiki dengan penggantian bibit sesuai ketentuan sebelum masalah berkembang menjadi kasus pidana. Ia memastikan pengawasan akan terus diperketat agar bantuan pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi petani.
