Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akhirnya angkat bicara terkait polemik pembubaran acara nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang terjadi di sejumlah daerah. Maruli menegaskan keputusan penghentian kegiatan tersebut bukan berasal dari instruksi TNI, melainkan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah masing-masing.
Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengambil langkah pengamanan apabila suatu kegiatan dinilai berpotensi memicu gangguan ketertiban masyarakat.
“Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli kepada wartawan.
Isu pembubaran nobar film dokumenter tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah agenda pemutaran film di beberapa kota dilaporkan dibatalkan atau dihentikan. Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diketahui mengangkat isu sosial dan kondisi masyarakat Papua, sehingga memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat.
Peristiwa pembubaran nobar memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang menilai tindakan tersebut berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik. Di media sosial, polemik terkait pembatalan acara itu berkembang luas dan memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat serta pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan masyarakat.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Maruli menegaskan TNI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pembubaran acara nobar. Menurut dia, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan.
“Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah,” ujarnya.
Maruli juga membantah anggapan yang menyebut pembubaran acara tersebut sebagai bentuk sikap antikritik terhadap institusi TNI. Ia menegaskan tidak ada instruksi dari Angkatan Darat untuk menghentikan pemutaran film dokumenter tersebut.
“Enggak, bukan, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan itu,” tegasnya.
Polemik mengenai pemutaran film dokumenter memang bukan hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kegiatan diskusi, pemutaran film, maupun forum publik yang mengangkat tema politik, konflik sosial, dan hak asasi manusia kerap memunculkan pro dan kontra. Pemerintah daerah maupun aparat keamanan biasanya mempertimbangkan aspek keamanan dan potensi gesekan sosial sebelum memberikan izin pelaksanaan kegiatan.
Kasus pembubaran nobar “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” kembali memunculkan perhatian publik terhadap isu kebebasan berekspresi di ruang publik. Film dokumenter sendiri selama ini sering digunakan sebagai medium untuk menyampaikan kondisi sosial masyarakat dan membuka ruang diskusi terhadap isu-isu tertentu.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Maruli turut menyoroti masifnya penyebaran dokumentasi dan narasi terkait pembubaran acara di media sosial. Ia mempertanyakan pihak-pihak yang membuat konten serta mendanai aktivitas dokumentasi tersebut.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba saja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah,” katanya.
Pernyataan itu muncul ketika Maruli menanggapi pertanyaan wartawan mengenai banyaknya video dan unggahan yang beredar terkait pembubaran acara nobar di berbagai platform media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, potongan video dan dokumentasi penghentian acara memang ramai dibahas publik dan menjadi perbincangan luas di dunia maya.
Selain membahas soal pembubaran nobar, Maruli juga menyinggung keterlibatan TNI di Papua yang menurutnya selama ini lebih banyak berfokus pada membantu masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Ia menyebut masih banyak daerah di Papua yang menghadapi persoalan akses air bersih, pendidikan, hingga fasilitas kesehatan. Karena itu, menurutnya, kehadiran aparat TNI di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti. Kalau dilihat, mungkin teman-teman belum pernah lihat ke sana ya. Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, sekolahnya juga tidak. Ya, kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka,” ujar Maruli.
Ia juga meminta masyarakat untuk melihat langsung kondisi di Papua agar memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai situasi di lapangan. Menurut dia, banyak program sosial dan pembangunan yang dijalankan TNI bersama pemerintah daerah untuk membantu masyarakat di wilayah pedalaman.
“Coba saja komunikasi langsung dengan orang-orang di sana,” tambahnya.
Pernyataan KSAD tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu di Papua, termasuk pembangunan, keamanan, hingga kebebasan berekspresi. Dalam beberapa tahun terakhir, Papua memang menjadi salah satu wilayah yang kerap menjadi sorotan nasional maupun internasional karena dinamika sosial dan politik yang berkembang.
Di sisi lain, pemerintah terus menekankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan sebagai strategi utama dalam mempercepat kemajuan Papua. Berbagai program infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial terus dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Terkait polemik pembubaran nobar film dokumenter, hingga kini belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai evaluasi terhadap kejadian tersebut. Namun perdebatan di ruang publik masih terus berlangsung, terutama menyangkut keseimbangan antara aspek keamanan, kebebasan berekspresi, dan hak masyarakat untuk menggelar diskusi atau kegiatan budaya.
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana isu sosial dan politik yang diangkat melalui medium film dokumenter dapat memicu respons luas di masyarakat. Selain menjadi ruang ekspresi seni dan kritik sosial, film dokumenter kini semakin sering menjadi bagian dari diskursus publik mengenai demokrasi, hak sipil, dan kondisi sosial di berbagai daerah Indonesia.
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin cepat, setiap peristiwa publik kini dapat dengan mudah menyebar luas dan memicu berbagai respons dari masyarakat. Karena itu, komunikasi pemerintah dan aparat terkait suatu peristiwa menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di ruang publik.
