Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) mengawal integrasi infrastruktur gas bumi guna menekan ketergantungan impor LPG nasional yang saat ini mencapai 80 persen dari total kebutuhan dalam negeri.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan pemerintah terus mengevaluasi berbagai opsi alternatif untuk mengurangi impor LPG.
“Untuk itu, pemerintah terus mengevaluasi berbagai opsi alternatif secara kreatif,” kata Hangga dalam pertemuan dengan jajaran pengurus IAPMIGAS di Jakarta, Selasa (19/5).
Pemerintah Kaji CNG hingga DMEPemerintah saat ini masih mengkaji penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif LPG.
Namun, penggunaan CNG dinilai memerlukan standar keamanan tinggi karena membutuhkan ruang penyimpanan besar dan tekanan tinggi.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji penggunaan kompor listrik dan gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME) sebagai solusi energi alternatif.
Hangga menyebut pasokan gas nasional saat ini surplus dengan produksi mencapai 6.500 MMSCFD, sementara konsumsi domestik berada di angka 4.500 MMSCFD.
Pemerintah pun mempercepat pembangunan proyek pipa transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 dan 2 serta pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem) agar jaringan gas bumi terintegrasi hingga wilayah yang sulit dijangkau.
IAPMIGAS Dorong Pemanfaatan ANG untuk Rumah TanggaKetua Umum IAPMIGAS Rosa Permata Sari mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah menyusun strategi klasterisasi harga jaringan gas rumah tangga dan CNG.
“IAPMIGAS juga merekomendasikan pemanfaatan adsorbed natural gas (ANG) yang dinilai lebih sesuai untuk karakteristik rumah tangga dibandingkan CNG,” ujarnya.
Menurut Rosa, pembangunan jaringan gas rumah tangga membutuhkan investasi awal sekitar Rp9 juta hingga Rp10 juta, namun dinilai efisien sebagai investasi jangka panjang.
IAPMIGAS juga menilai revitalisasi armada kendaraan umum berbahan bakar gas memiliki potensi ekonomi besar untuk mendukung transisi energi nasional.
Pemerintah dan IAPMIGAS sepakat pengembangan sertifikasi serta pelatihan kompetensi perpipaan akan memperkuat rantai pasok dan distribusi gas bumi menuju ketahanan energi nasional.
