Matamata.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menilai pertemuan bilateral antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan nuansa positif dalam diskusi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2026. Dampak positif ini langsung terasa dalam Pertemuan Pejabat Senior (Senior Officials' Meeting/SOM) APEC.
"Hasil pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump menciptakan latar belakang dan suasana pembahasan yang lebih positif karena hasil pembahasan kedua pemimpin tersebut sangat konstruktif," ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu RI, Santo Darmosumarto, kepada ANTARA di Beijing, Selasa (19/5/2026).
Santo menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri pertemuan SOM APEC yang berlangsung pada 18-19 Mei 2026 di Shanghai, China.
Sebelumnya, Xi Jinping dan Donald Trump telah bertemu di Beijing pada 14-15 Mei 2026 dan menyepakati dimulainya hubungan yang stabil antara kedua negara besar tersebut.
Menurut Santo, tensi yang mencair antara AS dan China membuat jalannya SOM APEC menjadi jauh lebih kondusif. Langkah ini bahkan mendapat apresiasi langsung dari delegasi kedua negara berkepentingan tersebut.
"Hal ini juga disoroti oleh delegasi dari AS dan China. Mereka sangat mengapresiasi bahwa hasil pembahasan pada tingkat tertinggi sudah sangat kondusif, sehingga harapannya pembahasan di tingkat teknis APEC juga dapat berlangsung lancar," ucap Santo.
Meski demikian, Santo tidak menampik bahwa perbedaan pandangan ekonomi di antara anggota APEC masih tetap ada. Sebagai contoh, Indonesia konsisten mendukung sistem perdagangan multilateral, sementara AS mulai mengambil pendekatan berbeda lewat kebijakan penerapan tarif dagang.
"Dengan adanya pertemuan bilateral kedua pemimpin, harapannya suasana pembahasan menjadi lebih kondusif. Namun, tentu hasil pertemuan itu bukan untuk membuat agenda baru, melainkan membangun suasana positif bagi agenda yang sudah ditetapkan oleh China selaku tuan rumah," paparnya.
Santo menambahkan, keketuaan APEC setiap tahunnya memang selalu berusaha menghasilkan terobosan baru. Namun, Indonesia berharap capaian tersebut tetap berkesinambungan dengan hasil dari keketuaan sebelumnya, seperti Korea Selatan, Peru, dan Amerika Serikat.
Pada keketuaan tahun ini, China memberikan penekanan khusus pada isu keterbukaan, inovasi, kerja sama, dan konektivitas demi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menanggapi hal itu, Santo menegaskan posisi Indonesia yang akan tetap mengutamakan proteksi terhadap industri dalam negeri.
- Menkeu Purbaya Bantah Isu Pembatasan Kuota Pencairan Restitusi Pajak
"Indonesia tentu berusaha untuk tetap berpegang pada prinsip mendukung sistem perdagangan yang terbuka. Namun, kita tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Kita tidak membuka semua sektor begitu saja, ada banyak sektor yang tetap dijaga untuk memastikan industri nasional terlindungi," tegas Santo.
Sebagai negara berkembang, Indonesia wajib menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan sektor domestik yang masih rentan.
Sebagai informasi, APEC merupakan forum kerja sama antara 21 entitas ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri sejak tahun 1989. Anggotanya meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. (Antara)
