Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan langkah inovatif dan terobosan baru.
Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Nasional bertajuk 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Centre.
Kegiatan yang diselenggarakan MPR RI ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, regulator, akademisi, hingga sektor keuangan untuk membahas peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Fatoni menyebut sebagian besar daerah di Indonesia masih berada dalam kondisi fiskal yang lemah sehingga memerlukan alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
"Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya 20 provinsi yang memiliki kondisi fiskal kuat, sementara sembilan lainnya berada pada kategori sedang dan sembilan provinsi masih tergolong lemah. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, mayoritas daerah juga berada dalam posisi fiskal lemah dengan jumlah mencapai ratusan daerah," ujar Fatoni, dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Dengan kondisi ini, kata Fatoni, daerah dituntut melakukan inovasi, terobosan, dan mencari alternatif pembiayaan agar mampu membiayai pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan menyejahterakan masyarakat.
"Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat fiskal yakni dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD)," kata Fatoni.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi layanan, hingga inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Selain itu, Fatoni juga menekankan pentingnya pengendalian belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurut Fatoni, daerah perlu fokus menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat, disertai pengelolaan utang yang prudent serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Fatoni turut menyoroti pentingnya creative financing sebagai solusi memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Fatoni menyebut pembiayaan pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga dapat berasal dari optimalisasi BUMD, BLUD, pemanfaatan barang milik daerah, hingga penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen investasi publik.
"Obligasi daerah merupakan salah satu alternatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Dasar hukumnya juga sudah cukup kuat dan perlu terus diperkuat agar implementasinya bisa berjalan optimal," kata Fatoni.
Sarasehan nasional ini digelar di tengah masih tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia.
Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah dipandang berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan dalam pembangunan daerah.
Adapun tujuan lain dari kegiatan ini yakni meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai konsep serta mekanisme obligasi daerah, sekaligus mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.
Tonton juga video "Kemendagri Ungkap Manfaat Obligasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah"
(hnu/ega)
