Malang (beritajatim.com) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang belakangan ini terus mengalami tekanan hingga menembus kisaran Rp17.000 per dolar AS memicu perhatian serius dari berbagai kalangan. Menanggapi fenomena tersebut, pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB), Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, S.E., M.E., mengingatkan masyarakat luas untuk tidak mudah terbawa oleh persepsi negatif.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB tersebut menilai bahwa opini buruk yang berkembang di ruang publik justru berpotensi membentuk ekspektasi negatif terhadap masa depan ekonomi nasional. Ketika masyarakat mulai cemas, muncul kecenderungan untuk menahan konsumsi, mengurangi porsi investasi, hingga melakukan aksi beli dolar secara berlebihan (panic buying).
Kondisi ini dinilai berbahaya karena sentimen dan ekspektasi pasar memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan fluktuasi nilai tukar.
“Kita jangan terlalu terpengaruh berita negatif karena itu bisa membentuk ekspektasi buruk terhadap ekonomi,” ujar Wildan saat memberikan keterangan pada Rabu (20/5/2026).
Wildan memaparkan bahwa pergerakan nilai mata uang pada dasarnya digerakkan oleh hukum permintaan dan penawaran (demand and supply). Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini disebabkan oleh lonjakan permintaan terhadap dolar AS yang cukup signifikan, sementara di sisi lain, permintaan terhadap mata uang garuda justru mengalami penurunan di pasar valuta asing.
“Fenomena ini tidak lepas dari pergerakan modal internasional yang dinamis. Kalau kita melihat nilai tukar, itu harus dilihat dari sisi demand dan supply. Permintaan dolar meningkat karena adanya capital outflow dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi maupun geopolitik dunia,” katanya.
Lebih lanjut, Wildan menerangkan bahwa capital outflow atau aliran modal keluar terjadi ketika para investor asing menarik dana mereka dari pasar domestik untuk dialihkan ke negara lain yang dinilai lebih aman. Situasi ini dipicu oleh kebijakan ekonomi global, terutama tren kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.
Investor global cenderung memindahkan aset mereka ke Negeri Paman Sam demi mengejar imbal hasil yang lebih tinggi dengan risiko yang relatif lebih kecil. Selain faktor suku bunga, volatilitas rupiah juga diperparah oleh tensi geopolitik internasional dan kondisi pasar saham domestik. Ketegangan perdagangan dunia, konflik bersenjata antarnegara, hingga penurunan indeks saham gabungan secara otomatis menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap pasar negara berkembang.
“Melemahnya kepercayaan di pasar modal akan langsung berimbas pada posisi kurs rupiah. Kalau kepercayaan terhadap pasar saham menurun, capital outflow bisa meningkat dan itu memberi tekanan terhadap rupiah,” jelasnya.
Ketergantungan pada Impor
Dari sisi domestik, tantangan ekonomi kian nyata akibat struktur ekonomi Indonesia yang dinilai masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas impor. Sektor pangan dan bahan baku industri nasional hingga kini masih bergantung pada pasokan luar negeri, mulai dari kedelai, gandum, terigu, hingga bahan bakar minyak (BBM). Ketika rupiah melemah, biaya pengadaan barang-barang impor tersebut otomatis melonjak dan memicu kenaikan biaya produksi di dalam negeri.
“Ketergantungan impor kita terhadap kedelai, terigu, hingga bahan baku industri itu tinggi. Ketika rupiah melemah, biaya produksi meningkat dan akhirnya harga barang di masyarakat ikut naik,” ungkap Wildan.
Dampak dari kenaikan biaya produksi ini diakui Wildan memang tidak selalu dirasakan secara instan oleh masyarakat, melainkan merembet secara bertahap. Pada akhirnya, para produsen akan membebankan beban biaya tersebut kepada konsumen dengan menaikkan harga jual produk di pasar demi menjaga kelangsungan usaha.
Situasi ini berpotensi menggerus daya beli publik, terutama karena kenaikan harga barang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan yang sebanding. Kenaikan harga pangan harian seperti tempe dan produk olahan terigu diprediksi menjadi indikator awal yang paling dirasakan masyarakat.
Faktor energi juga menjadi perhatian penting dalam rantai inflasi ini. Wildan menyebutkan bahwa komponen pembentuk harga BBM yang sebagian masih dipasok dari luar negeri membuat sektor ini sangat sensitif terhadap kurs dolar. Kenaikan harga energi dipastikan akan memicu efek domino karena biaya logistik dan distribusi barang ikut terangkat.
“Meningkatnya harga BBM itu karena beberapa komponen BBM masih impor. Akhirnya biaya produksi naik dan produsen akan membebankan biaya itu kepada konsumen,” tuturnya.
Sistem Regulasi Lebih Kuat
Meskipun tekanan eksternal terasa berat, Wildan meminta publik untuk tidak panik secara berlebihan. Ia secara tegas menepis kekhawatiran sebagian pihak yang menyamakan situasi ekonomi saat ini dengan krisis moneter kelam yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 silam. Menurutnya, terdapat perbedaan fundamental yang sangat besar dari sisi regulasi, tata kelola keuangan, serta ketersediaan pasokan logistik dasar.
Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi tumpukan masalah multidimensi yang terjadi secara bersamaan, mulai dari utang swasta yang tak terkendali, regulasi perbankan yang rapuh, instabilitas politik, hingga jatuhnya legitimasi pemerintah di mata rakyat.
Sebaliknya, saat ini sistem regulasi keuangan jauh lebih kokoh dan daya jangkau masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih mampu dipertahankan oleh pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan.
“Kalau dibandingkan dengan tahun 1998 itu berbeda. Regulasi kita sekarang lebih kuat dan kebutuhan pokok masih bisa dijangkau masyarakat,” tegas Wildan.
Ia menambahkan bahwa program bantuan sosial (bansos) dan pengendalian konsumsi yang dijalankan pemerintah saat ini cukup efektif dalam menjaga bantalan ekonomi masyarakat lapisan bawah.
Kendati terjadi penurunan konsumsi pada kelompok kelas menengah, Wildan menilai hal itu masih berada dalam tahapan yang wajar dan belum mengarah pada indikator krisis yang serius. Potensi krisis baru benar-benar nyata jika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau minus selama dua kuartal berturut-turut yang disertai inflasi ekstrem.
“Potensi krisis tentu ada setiap saat, tetapi kondisi sekarang masih relatif aman dan terkendali,” imbuhnya.
Peran Positif MBG
Di sisi lain, Wildan juga memberikan analisis mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diakselerasi oleh pemerintah pusat. Ia memandang kebijakan tersebut tidak boleh dinilai dari kacamata stimulus ekonomi jangka pendek semata, melainkan harus dipandang sebagai sebuah langkah strategis jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia nasional.
“MBG itu sebenarnya human investment atau investasi sumber daya manusia. Dampaknya memang jangka panjang dan penting untuk masa depan,” urainya.
Mengenai upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap mata uang dolar AS (dedolarisasi), Wildan menilai langkah tersebut membutuhkan proses yang konsisten sebelum bisa dirasakan efeknya secara langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Selama bahan baku industri dan pangan pokok masih didatangkan melalui transaksi internasional berdenominasi dolar, harga komoditas domestik akan tetap membayangi isi dompet masyarakat.
“Kalau harga kebutuhan pokok naik akibat pelemahan rupiah, itu baru akan sangat dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Wildan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, taktis, dan kredibel guna memulihkan kepercayaan pasar serta menahan laju keluarnya modal asing. Investor tidak hanya membutuhkan pernyataan optimistis secara verbal, melainkan membutuhkan jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perizinan, stabilitas politik, serta iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
“Pemerintah harus memiliki langkah yang dianggap kredibel oleh masyarakat dan investor. Kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan menjaga capital outflow itu penting untuk memperkuat rupiah,” pungkasnya. (dan/but)
