Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan langsung pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menunjukkan optimisme pemerintah terhadap target pertumbuhan ekonomi 2027.
“Kami mengapresiasi Presiden Prabowo yang langsung menyampaikan, ini menunjukkan ada optimisme dan semangat yang sangat kuat yang disampaikan oleh pemerintah terhadap capaian atau target yang ingin diwujudkan pada tahun 2027,” kata Kamrussamad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kehadiran langsung Presiden dalam rapat paripurna DPR dapat memberikan kepastian kepada pasar bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat.
“Memang mengalami masalah investasi di pasar keuangan, di pasar modal, di obligasi, di reksadana, betul, ada outflow yang cukup besar di kuartal pertama,” ujarnya.
Ia mengatakan para pemangku kepentingan di sektor keuangan memiliki tugas untuk meyakinkan pasar terkait arah kebijakan pemerintah.
“Dan ini adalah tugas para stakeholder di industri keuangan untuk meyakinkan market bahwa arah kebijakan pemerintah, termasuk otoritas fiskal, itu on the right track, berada di jalan yang tepat karena ini adalah perwujudan daripada amanat konstitusi Pasal 33 yang ingin diwujudkan oleh Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Pidato Presiden Dinilai Perkuat Kepercayaan PasarKamrussamad meyakini pidato Presiden Prabowo akan menjawab berbagai pertanyaan publik nasional maupun global mengenai kondisi ekonomi Indonesia.
Ia menilai hal tersebut penting untuk membangun keyakinan pelaku pasar dan dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional.
“Itu yang penting. Keyakinan kepada pelaku pasar dan juga dunia usaha. Karena pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai apabila bauran kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, industri keuangan, dan dunia usaha itu berada dalam frame yang sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun depan,” tuturnya.
Tradisi Baru dalam Sidang Paripurna DPRKamrussamad menyebut pidato Presiden terkait kebijakan keuangan dalam rapat paripurna DPR menjadi tradisi baru karena sebelumnya agenda tersebut biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan.
“Di dalam tata tertib DPR, memang selalu disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan,” ucapnya.
Pidato KEM-PPKF Presiden Prabowo disebut menjadi perhatian publik di tengah dinamika pasar keuangan dan upaya pemerintah menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional.
