jpnn.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menangkap makna dalam dari keputusan Presiden RI Prabowo Subianto berbicara Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Pertama, kata Said, Prabowo ingin menjawab keraguan pelaku pasar modal terhadap likuiditas, kesehatan, hingga keberlanjutan fiskal Indonesia
BACA JUGA: Ingatkan Pemerintah, Anies Singgung soal Obat Tiidur
"Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas akan direspons oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini, itu yang pertama," kata anggota Komisi XI DPR RI itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Berikutnya, kata Said, Prabowo ingin membeberkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini tak lepas dari tekanan geopolitik dan kondisi global.
BACA JUGA: Prabowo Cetak Tradisi Bicara KEM dan PPKF, Legislator Singgung Kepastian Pasar Modal
"Kemudian tentu, karena ini KEM dan PPKF, mari tunggu apa arahan Bapak Presiden, apa visi Bapak Presiden, bagaimana mengelola fiskal Bapak Presiden pada 2027," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
Said sendiri mengatakan pelaku pasar modal, pengamat, hingga investor memang masih melihat kekhawatiran tentang pengelolaan fiskal Indonesia.
BACA JUGA: Prof Tedi Sudrajat: PPPK Paruh Waktu Sebaiknya Dihilangkan Saja
Menurutnya, kekhawatiran itu sebenarnya tak perlu dikemukakan mengingat defisit APBN hanya tiga persen lebih sedikit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2026.
"Kita menyisakan masih ada tujuh bulan dari bulan ini, dan saya yakin paling tinggi defisit APBN 2026 itu sekitar 2.55, maksimal 2.6," ujar Said.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi kabar soal kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
"Ya, rencananya seperti itu, ya," kata dia menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Diketahui, DPR pada Rabu besok menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V pada 2025-2026.
Rapat beragenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Anggaran 2027 oleh pemerintah.
Kemudian, rapat beragenda penyampaian laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 dilanjutkan dengan pengembalian keputusan.
Setelah itu, rapat beragenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
Menurut Saan, Prabowo bakal menjadi perwakilan pemerintah yang menyampaikan kerangka ekonomi makro.
"Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," katanya.
Saan kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan Prabowo menjadi Presiden RI pertaja yang hadir saat rapat penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027.
"Ya, yang saya tahu, ya," kata legislator fraksi NasDem itu.(ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
