Pakar Harap Pidato Prabowo Jadi Sinyal Perubahan Serius dari Pemerintah Menata Ekonomi

Analis Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (21/10/2025). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Analis Komunikasi Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo berharap pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR jadi sinyal perubahan yang serius dari pemerintah untuk menata ekonomi Indonesia.

Apalagi, kata dia, saat ini momentumnya bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Pidato presiden ini pun merupakan yang pertama kali di sidang paripurna DPR.

“Saya berharap ini menjadi sinyal perubahan yang serius, apalagi momentum kebangkitan nasional kan dan ini pertama kali presiden berpidato di rapat paripurna DPR,” kata Kunto dalam Breaking News tentang ‘Presiden Prabowo Pidato Ekonomi di DPR’ yang disiarkan di Kompas TV, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, Kunto berharap problem birokrasi di internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat segera diselesaikan.

Ia menyoroti kultur "asal bapak senang (ABS)" yang dinilai ada di pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Kunto, kultur ABS berbahaya karena dapat menghasilkan kebijakan berdasarkan informasi yang keliru.

Kunto mengaku curiga adanya kultur ABS Kabinet Merah Putih usai beredarnya rekaman Prabowo mengunjungi sebuah Koperasi Desa Merah Putih beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Purbaya soal Tarif Cukai Rokok 2027: Saya Buat Konstan Saja, Tidak Naik dan Nggak Turun

“Kalau kita lihat bagaimana kemarin muncul berita ketika Pak Presiden datang ke Koperasi Desa Merah Putih, itu harga (gas elpiji 3 kilogram) Rp16.000, padahal kita tahu kalau kita beli gas langsung di toko hari ini, sekarang, enggak ada yang Rp16.000,” ujar Kunto.

“Ini kan ada problem di birokrasinya Pak Presiden yang juga masih punya kultur ABS ya, Asal Bapak Senang. Ini bahaya kalau terus ada. Jangan-jangan nanti pak presiden bikin policy-nya salah salah gara-gara informasi yang datang ke Beliau juga dikaburkan atau berusaha ditutup-tutupi.”

Karena itu, kata Kunto, usaha menutupi ini tidak hanya dari pemerintah kepada rakyatnya, tetapi juga di birokrasinya presiden sebagai kepala negara.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV