Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan hukum yang berlaku adil bagi seluruh masyarakat serta kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu dikatakan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.
"Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa," ucap Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah ingin menghadirkan negara yang menjamin keadilan terutama bagi masyarakat yang paling tidak berdaya, sehingga hukum tidak hanya berlaku bagi mereka yang kuat dan memiliki banyak uang.
"Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak," imbuh Prabowo.
Baca juga: Prabowo terbitkan PP Tata Kelola Ekspor, BUMN eksportir tunggal sawit
Presiden juga menyampaikan keinginan mewujudkan Indonesia yang masyarakatnya hidup rukun, damai, serta tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Pemerintah, ucap Prabowo, ingin membangun Indonesia yang makmur dan mendapat keberkahan, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa.
"Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo," ujarnya.
Prabowo ingin petani memperoleh hasil panen melimpah dengan nilai jual yang layak dan cukup tinggi serta nelayan yang mendapatkan perlengkapan melaut yang aman serta hasil tangkapan bernilai tinggi.
Prabowo juga menyinggung nelayan yang masih kesulitan memperoleh es batu dan bahan bakar solar untuk melaut.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan intervensi melalui pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun mendatang. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan meresmikan 1.386 desa nelayan.
Pemerintah juga akan membangun instalasi pembuatan es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan.
"Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," katanya.
Baca juga: Presiden targetkan tingkat kemiskinan jadi 6,0-6,5 persen pada 2027
Di bidang pendidikan, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan guru karena kualitas pendidikan dinilai menentukan masa depan bangsa.
Kepala Negara mengatakan kualitas pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, bersemangat, gembira, dan mampu menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perbaikan kondisi kehidupan guru menjadi prioritas pemerintah.
Pemerintah juga ingin usaha mikro, kecil, dan menengah berkembang agar mampu memberikan penghasilan yang baik bagi sebagian besar masyarakat.
"Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai," ujarnya.
Baca juga: Presiden: APBN alat lindungi dan pastikan kesejahteraan rakyat
Baca juga: Legislator: Presiden sampaikan pidato KEM-PPKF tunjukkan optimisme
Hal itu dikatakan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.
"Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa," ucap Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah ingin menghadirkan negara yang menjamin keadilan terutama bagi masyarakat yang paling tidak berdaya, sehingga hukum tidak hanya berlaku bagi mereka yang kuat dan memiliki banyak uang.
"Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak," imbuh Prabowo.
Baca juga: Prabowo terbitkan PP Tata Kelola Ekspor, BUMN eksportir tunggal sawit
Presiden juga menyampaikan keinginan mewujudkan Indonesia yang masyarakatnya hidup rukun, damai, serta tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Pemerintah, ucap Prabowo, ingin membangun Indonesia yang makmur dan mendapat keberkahan, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa.
"Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo," ujarnya.
Prabowo ingin petani memperoleh hasil panen melimpah dengan nilai jual yang layak dan cukup tinggi serta nelayan yang mendapatkan perlengkapan melaut yang aman serta hasil tangkapan bernilai tinggi.
Prabowo juga menyinggung nelayan yang masih kesulitan memperoleh es batu dan bahan bakar solar untuk melaut.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan intervensi melalui pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun mendatang. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan meresmikan 1.386 desa nelayan.
Pemerintah juga akan membangun instalasi pembuatan es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan.
"Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," katanya.
Baca juga: Presiden targetkan tingkat kemiskinan jadi 6,0-6,5 persen pada 2027
Di bidang pendidikan, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan guru karena kualitas pendidikan dinilai menentukan masa depan bangsa.
Kepala Negara mengatakan kualitas pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, bersemangat, gembira, dan mampu menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perbaikan kondisi kehidupan guru menjadi prioritas pemerintah.
Pemerintah juga ingin usaha mikro, kecil, dan menengah berkembang agar mampu memberikan penghasilan yang baik bagi sebagian besar masyarakat.
"Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai," ujarnya.
Baca juga: Presiden: APBN alat lindungi dan pastikan kesejahteraan rakyat
Baca juga: Legislator: Presiden sampaikan pidato KEM-PPKF tunjukkan optimisme
