Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan enggan harga komoditas, khusunya sawit dalam negeri diatur oleh negara lain. Pernyataan ini dia sampaikan saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai laporan neraca ekspor impor kumulatif sepanjang 2004 hingga 2025 mencapai USD$436 miliar, sedangkan neraca inflow outflow uang kumulatif di periode tersebut senilai US$343 miliar.
Dia juga melaporkan export under invoicing tahun 1991 hingga 2024, di mana nilainya mencapai US$908 miliar. Menurutnya hal ini tidak lepas dari ketidaksesuaian laporan keuangan dari para pengusaha.
"Ini adalah data dari PBB karena begini katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara kita hanya laporkan 5.000 ton, bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa. Di sana dicatat, itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas, itu adalah penipuan di atas kertas," ungkapnya.
Kemudian, Prabowo menyinggung harga sawit dalam negeri yang diatur oleh negara lain. Padahal, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit di dunia.
"Kita merasa aneh kita produsen kelapa sawit di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi," tegasnya.
Baca Juga
- Pidato Prabowo: Singgung Ada yang Takut Kurs Dolar & Kekurangan BBM
- Rapat Paripurna, Poin-poin Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dari Pidato Prabowo
- Tok! Prabowo Teken PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sawit hingga Batu Bara
Dia menegaskan bahwa Indonesia harus dapat menentukan harga kelapa sawit. Menurutnya, jika negara lain tidak ingin membeli kelapa sawit dari Indonesia karena harga telah ditentukan, maka kelapa sawit diolah untuk kebutuhan dalam negeri.
Dia turut menyinggung komoditas lainnya seperti nikel dan emas, di mana harganya ditentukan oleh negara lain. Dia menyebut sampai mengintruksikan kabinetnya untuk merumuskan harga nikel dan tambang.
"Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus kita ditentukan di negara kita sendiri," ujarnya.
Dia tidak mempermasalahkan ketika negara lain tidak ingin membeli komoditas tersebut, dia menganggap hal ini menjadi peluang positif karena dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang
"Dan kalau mereka ga mau beli ya gapapa, biar aja di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah," tandasnya.
