Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang disebut menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20.
Prabowo menyampaikannya dalam pidatonya saat menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna, Rabu (20/5).
Prabowo mengungkapkan rasio penerimaan negara Indonesia saat ini hanya berada di kisaran 11-12% terhadap PDB. Angka tersebut bahkan masih tertinggal dibanding sejumlah negara berkembang di Asia maupun Amerika Latin.
“Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20 tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20,” kata Prabowo.
Ia juga menyebut rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB menjadi yang paling rendah dibanding negara-negara anggota G20 lainnya.
Dalam pidatoya itu, ia menyinggung data terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) dan membandingkannya dengan sejumlah negara lain. Meksiko tercatat memiliki rasio pendapatan negara sebesar 25% terhadap PDB, India 20%, Filipina 21%, hingga Kamboja 15%.
“Indonesia 11%-12% dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” katanya.
Prabowo mengatakan kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi nasional. Ia mempertanyakan penyebab Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia maupun negara berkembang lain dalam hal optimalisasi penerimaan negara.
“Apa yang sebabkan kita tidak mampu. Bedanya apa kita sama orang Kamboja, sama orang Malaysia, sama orang Filipina,” kata dia.
Meski demikian, Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir relatif baik karena konsisten berada di level 5% per tahun.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut, tantangan ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan negara mampu mengelola kekayaan nasional secara lebih optimal agar penerimaan negara meningkat.
