Jakarta: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap persoalan klasik yang selama puluhan tahun menghambat kekuatan fiskal negara. Ia menyebut anggaran kerap defisit lantaran adanya praktik kecurangan yang terjadi di sektor ekspor komoditas.
"Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya," ujar Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Presiden, banyak pelaku usaha yang mendirikan perusahaan di luar negeri. Kemudian mereka menjual komoditas dari perusahaan domestik ke perusahaan asing milik mereka dengan harga yang jauh di bawah nilai wajar.
Presiden lantas memberikan gambaran konkret mengenai celah yang dimanfaatkan. Ia menjelaskan manipulasi dapat dilakukan di pelabuhan dalam negeri, misalnya dengan mengirimkan 10 ribu ton batu bara tetapi yang dilaporkan hanya 5.000 ton.
"Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi pada semua komoditas," ungkap dia.
Presiden Prabowo Subianto saat pidato arah kebijakan ekonomi 2027. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
Baca Juga :
Presiden Prabowo membeberkan angka kerugian nasional yang sangat fantastis. Ia menyebut negara kehilangan USD900 miliar akibat kebocoran ekonomi selama puluhan tahun. Ia pun membayangkan seandainya angka sebesar itu dapat dinikmati dan digunakan untuk membangun Indonesia. Presiden merinci, selain under invoicing, terdapat pula praktik under counting dan transfer pricing yang turut menggerus kekayaan negara.
"Banyak di antara kalian senyum. Mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga. Berarti tahu," singgung Prabowo.
Kepala Negara menegaskan pemerintah telah melakukan penghitungan jumlah komoditas ekspor dengan metode acak (random). Hasilnya, ditemukan tidak ada sinkronisasi perbedaan antara nilai yang dilaporkan dengan jumlah komoditas yang diekspor.
"Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya," kata Presiden.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya penyelundupan yang terjadi melalui jalur pelabuhan. Karena itu, ia menilai institusi Bea Cukai wajib dibenahi. Presiden kemudian mengingatkan kembali pengalaman pahit di masa Orde Baru. Ia menuturkan kondisi Bea Cukai ketika itu sangat memprihatinkan sehingga pemerintah mengambil langkah ekstrem.
"Saking parahnya Bea Cukai kita tutup, kita outsourcing ke swasta," kenang Prabowo.
Ia membandingkan, hasil penutupan tersebut dengan fakta pendapatan negara justru meningkat. Presiden menegaskan persoalan ini bukanlah upaya untuk meruntuhkan moral pihak tertentu, melainkan perjuangan kolektif bangsa.
