HARI ini, 20 Mei 2026. Seratus delapan belas tahun yang lalu, para pelajar STOVIA menyalakan api kesadaran baru tentang bangsa.
Mereka datang dari berbagai daerah, berbicara dalam latar budaya berbeda, tetapi dipertemukan oleh satu kegelisahan yang sama tentang masa depan Tanah Air yang terlalu lama hidup dalam ketergantungan dan ketertinggalan. Dari ruang-ruang sederhana itulah lahir benih kebangkitan nasional Indonesia.
Mereka memahami satu hal penting. Bangsa yang ingin berdiri tegak harus mampu membangun kekuatannya sendiri.
Karena itu, ketika pemerintah hari ini mengangkat tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, publik tentu berharap tema tersebut tidak berhenti sebagai slogan seremonial yang indah didengar di podium-podium perayaan.
Sebab pertanyaan yang sesungguhnya jauh lebih mendasar dan lebih penting untuk dijawab adalah: Mungkinkah tunas bangsa benar-benar bisa bangkit apabila fondasi yang menopang pertumbuhannya masih rapuh dan bergantung pada pihak luar?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika negara sedang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam skala yang sangat besar.
Program ini dirancang untuk menyentuh puluhan juta anak Indonesia sebagai investasi menuju generasi emas 2045.
Baca juga: Jakarta Tertahan di Simpang Sejarah
Secara moral, niat tersebut tentu patut diapresiasi. Tidak ada bangsa besar yang dapat lahir dari anak-anak yang lapar, kekurangan gizi, dan tumbuh tanpa perhatian negara.
Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa masa depan tidak dibangun hanya dengan niat baik. Masa depan dibangun oleh sistem yang kuat, tata kelola sehat, dan keberanian untuk mandiri.
Di titik inilah ironi mulai muncul.
Tumbuh dengan Gizi, tapi Bergantung pada ImporProgram MBG lahir dengan semangat membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap makanan bergizi agar angka stunting dapat ditekan dan kualitas generasi muda meningkat.
Hasil awal memang menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen setelah satu tahun program berjalan.
Namun di balik capaian tersebut, tersimpan persoalan struktural yang jauh lebih serius.
Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih berasal dari impor. Lebih dari separuh kebutuhan daging sapi juga bertumpu pada pasokan luar negeri.
Bahkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada April 2026, Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa memaparkan bahwa ketergantungan impor pangan Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
Susu, kedelai, gandum, hingga bawang putih sebagian besar masih bergantung pada pasar global.
Artinya, program yang dirancang untuk membangun generasi masa depan Indonesia justru berdiri di atas rantai pasok yang tidak sepenuhnya dikuasai bangsa sendiri.
Di sinilah pertanyaan besar itu menemukan relevansinya. Bagaimana mungkin tunas bangsa dapat benar-benar bangkit apabila kebutuhan pangan dasarnya masih rentan terhadap gejolak global?
Ketika konflik geopolitik terjadi, harga pangan dunia melonjak, atau negara pengekspor membatasi distribusi komoditasnya, maka stabilitas program ini dapat langsung terganggu.
Ketahanan generasi muda Indonesia akhirnya ikut dipertaruhkan oleh situasi di luar kendali nasional.
