Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik under invoicing dalam perdagangan ekspor yang disebut menjadi salah satu penyebab kebocoran kekayaan nasional selama puluhan tahun. Ia menyebut, potensi penerimaan negara yang hilang akibat praktik ini mencapai US$ 908 miliar atau setara Rp 15.400 triliun dalam 34 tahun terakhir.
Dalam pidatonya saat menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 di Sidang Paripurna, Rabu (20/5), Prabowo mengatakan Indonesia sebenarnya selalu mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor lebih besar dibanding impor. Namun, keuntungan tersebut banyak mengalir ke luar negeri.
“Kalau ilmu dagang, negara yang menjual lebih banyak daripada membeli harusnya tidak pernah mengalami krisis ekonomi,” kata Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama 22 tahun Indonesia menunjukkan keuntungan sebesar US$ 436 miliar. Namun, pada periode yang sama terdapat aliran dana keluar mencapai US$ 343 miliar.
“Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah US$ 436 miliar dikurangi US$ 343 miliar,” katanya.
Kepala negara meniai, kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan anggaran negara, termasuk kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), dan berbagai program pemerintah lainnya.
Ia menilai praktik under invoicing menjadi salah satu akar persoalan. Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan atau fraud dalam perdagangan internasional. Nilainya diperkirakan mencapai US$ 908 miliar atau setara Rp 15.400 triliun sepanjang 1991 hingga 2024.
“Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” kata dia.
Prabowo menjelaskan, modus yang dilakukan antara lain dengan mendirikan perusahaan di luar negeri, lalu menjual komoditas dari Indonesia ke perusahaan sendiri di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga pasar sebenarnya.
“Yang dijual pengusaha-pengusaha tidak sebenarnya. Banyak di antara mereka buat perusahaan di luar negeri, lalu dijual dari perusahaan dia ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga sebenarnya,” katanya.
Prabowo juga menyinggung manipulasi laporan volume ekspor. Ia mencontohkan pengiriman batu bara sebanyak 10 ribu ton yang sering kali dilaporkan hanya 5 ribu ton di Indonesia. Padahal, data sebenarnya tercatat di negara tujuan.
“Di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, terjadi di hampir semua komoditas,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti praktik penyelundupan melalui pelabuhan yang turut memperparah kebocoran ekonomi nasional. “Kita harus mengatakan yang merah merah, yang putih putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya,” kata Prabowo.
