Oleh Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45)
Sebuah bangsa yang membubarkan pemutaran filmnya sendiri sebenarnya sedang mengaku, bukan tentang film itu, melainkan tentang dirinya sendiri. Pelarangan, intimidasi, dan pembubaran paksa terhadap film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale di Ternate, Mataram, Suralaga, hingga Yogyakarta bukanlah persoalan selera estetik atau urusan ketertiban kampus.
Ia adalah pengakuan negara bahwa cermin yang disodorkan oleh para sineas dokumenter terlalu jernih untuk ditatap. Dan ketika negara, diwakili Dandim, Wakil Rektor, hingga aparat intelijen, memilih memecahkan cermin alih-alih memperbaiki wajahnya, yang sesungguhnya sedang diberangus bukan satu film, melainkan kemampuan republik ini untuk melihat dirinya sendiri secara jujur.
Film, sebagaimana diingatkan Stuart Hall, tidak pernah sekadar memantulkan realitas, ia mengkonstruksi makna. Sebuah dokumenter yang serius bukan kumpulan gambar bergerak; ia adalah penataan ulang dunia melalui pilihan sudut kamera, kesaksian, narasi, dan keheningan. Dalam pengertian ini, Pesta Babi adalah konstruksi, dan justru karena ia konstruksi, ia bermakna.
Yang dikonstruksikan oleh Dandhy bukan Papua yang asing dan jauh, melainkan Papua yang merupakan bagian dari kita: tanah adat suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang 2,5 juta hektarnya disulap menjadi perkebunan tebu, sawit, dan proyek pangan atas nama "ketahanan energi" dan "ketahanan pangan". Babi dalam kebudayaan Papua adalah simbol kekayaan dan solidaritas; pesta babi adalah ritus komunal. Ketika hutan dirobohkan, yang hilang bukan hanya pohon, yang hilang adalah kemampuan masyarakat adat menjadi diri mereka sendiri.
Inilah yang ditakuti. Bukan judulnya, bukan metafora kulinernya. Yang ditakuti adalah representasi itu sendiri, yaitu kemampuan film yang membuat penonton di Mataram, Ternate, dan Yogyakarta tiba-tiba memahami bahwa proyek strategis nasional yang dibungkus retorika pembangunan, jika difilmkan dengan jujur, terlihat persis seperti kolonialisme.
Hall menyebut proses ini encoding-decoding: setiap representasi membuka kemungkinan pembacaan oposisional, di mana penonton tidak menerima makna dominan yang ditawarkan negara, melainkan membaca ulang dari posisinya sendiri. Film yang ditonton 100 mahasiswa di Samarinda secara aman adalah film yang sama yang dibubarkan di Universitas Mataram, yang berbeda adalah ketakutan aparat terhadap apa yang mungkin dipikirkan penonton setelah lampu menyala kembali.
Mengapa negara takut pada apa yang dipikirkan warganya sendiri? Pierre Bourdieu memberi kosakata yang tepat: kekerasan simbolik, kekerasan yang bekerja dengan menjadikan dominasi tampak alami, tampak wajar, tampak sebagai "menjaga kondusivitas".
Ketika Wakil Rektor Unram membatalkan pemutaran "demi kondusivitas kampus", ia tidak bicara soal ketertiban, ia melakukan kekerasan simbolik atas nama institusi pendidikan terhadap mahasiswanya sendiri. Ketika Dandim 1501 Ternate muncul berkemeja putih, mengaku "memantau" acara di Pavilion Benteng Oranje, dan membubarkan diskusi yang diselenggarakan AJI dan jurnalis lingkungan, ia tidak menjaga pertahanan negara, sebagaimana ditanyakan tepat oleh Andreas Hugo Pareira dari Komisi XIII DPR. Ia menormalisasi sesuatu yang seharusnya menjadi skandal: bahwa militer punya hak menentukan apa yang boleh dipikirkan oleh sipil.
Di sinilah Hannah Arendt menjadi sangat relevan. Arendt membedakan tegas power (kekuasaan) dan violence (kekerasan). Menurutnya, kekuasaan sejati lahir dari aksi bersama warga yang setara, kapasitas untuk berdiskusi, untuk membentuk dunia bersama. Kekerasan adalah instrument, dan ia muncul justru ketika kekuasaan sedang runtuh. "Kekerasan muncul ketika kekuasaan dalam bahaya," tulis Arendt.
Republik yang harus mengerahkan Dandim untuk membubarkan nobar mahasiswa adalah republik yang sedang mengakui, tanpa sadar, bahwa legitimasi proyek-proyek strategis nasionalnya tidak mampu lagi berdiri di atas argumen. Ia harus berdiri di atas seragam. Sebanyak 21 intimidasi serius yang didokumentasikan Watchdoc bukanlah tanda kekuatan negara, ia tanda kerapuhannya.
Penulis : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- pesta babi
- dandim
- film
- dokumenter
- papua
