Bayangkan pada sebuah panggung megah di Aula Besar Rakyat, Beijing, pertengahan Mei 2026. Di bawah sorotan lampu kristal, dua pria yang memegang kendali atas separuh ekonomi dunia saling melempar pujian. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump—dengan gaya transaksionalnya yang khas—menyebut hubungan ini sebagai "G-2"—sebuah pengakuan terhadap dua negara adidaya yang berada pada kedudukan setara.
Di sampingnya, Presiden Xi Jinping tersenyum, menawarkan sebuah visi baru yang ia sebut sebagai "Stabilitas Strategis Konstruktif". Namun, di balik dentuman lagu "YMCA" yang dibawakan korps musik militer China dan jamuan teh di taman kekaisaran Zhongnanhai, dunia sedang menahan napas.
Pertemuan puncak pada 14-15 Mei 2026 ini bukan sekadar seremoni diplomasi biasa, melainkan juga upaya putus asa untuk mencegah dunia tergelincir ke dalam "Jebakan Thucydides"—sebuah teori klasik dari Graham Allison yang memperingatkan bahwa perang sering kali tak terelakkan ketika kekuatan baru yang sedang bangkit menantang kekuatan mapan.
Secara faktual, KTT Beijing 2026 menghasilkan beberapa terobosan pragmatis. China setuju untuk kembali memborong 200 pesawat Boeing dan meningkatkan impor kedelai serta produk pertanian AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan. Dibentuk pula "Board of Trade" dan "Board of Investment" untuk mengawasi implementasi janji-janji tersebut, sebuah mekanisme pengawasan yang lahir dari kegagalan kesepakatan masa lalu.
Namun, KTT ini dinilai lebih banyak menghasilkan simbolisme ketimbang substansi pada isu-isu krusial. Seperti hal terkait krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran, Presiden Xi Jinping secara diplomatis menolak desakan Trump untuk menghentikan impor minyak dari Teheran, dengan menegaskan bahwa hubungan tersebut adalah bagian dari kepentingan strategis nasional China.
Begitu pula dengan isu Taiwan; Xi mengeluarkan peringatan paling kerasnya, menyebutnya sebagai "garis merah" yang jika dilanggar akan memicu konflik terbuka.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Asra Virgianita, menilai bahwa bagi Xi, KTT ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa China kini diakui sebagai mitra strategis yang setara. Sementara bagi Trump, ini adalah manuver politik domestik menjelang pemilihan paruh waktu Oktober 2026 untuk memoles citranya sebagai "deal maker" ulung.
Di tengah tarikan dua gravitasi raksasa ini, di mana posisi Indonesia? Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Jakarta telah mengadopsi doktrin "multi-alignment"—sebuah evolusi dari prinsip Bebas-Aktif yang lebih dinamis dan pragmatis.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia melakukan manuver lindung nilai (hedging) yang sangat kompleks. Pada Februari 2026, Indonesia menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, yang menurunkan tarif ekspor tekstil dan elektronik kita dari 32% menjadi 19%.
Namun, ART bukan tanpa biaya. Merujuk pada artikel berjudul "The Indonesia-US agreement: A 'reciprocal' trade deal that isn't" yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan Alia dan dipublikasikan melalui The Diplomat serta bilaterals.org, menunjukkan Indonesia harus melakukan restrukturisasi besar-besaran pada sistem hukum nasional, termasuk mengubah 26 regulasi yang ada demi memenuhi standar Washington.
Hanya berselang dua bulan, Indonesia menandatangani Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) dengan AS, yang memberikan akses pada teknologi militer tingkat tinggi—sebuah hak istimewa yang biasanya hanya diberikan kepada sekutu dekat Amerika. Di sisi lain, Indonesia tetap menjadi anggota BRICS+ dan mempererat dialog strategis "2+2" dengan Beijing untuk memastikan arus investasi pada hilirisasi nikel dan infrastruktur tetap mengalir.
Pertanyaannya: Mampukah strategi "mendayung di antara banyak karang" ini bertahan? Seiring dengan beralihnya pusat gravitasi konflik ke Selat Malaka dan Laut Natuna Utara, Southeast Asia bukan lagi sekadar penyangga (buffer), melainkan juga telah menjadi teater utama persaingan. Ada risiko nyata bahwa Indonesia bisa "berjalan tidur" menuju keberpihakan strategis tanpa menyadarinya.
Permintaan AS akan hak lintas udara militer atau blanket overflight rights di wilayah udara Indonesia menjadi titik gesek sensitif yang bisa memicu reaksi keras dari Beijing. Jika Indonesia tidak hati-hati dalam mengalibrasi langkahnya, kredibilitas kita sebagai mediator netral di ASEAN bisa terkikis, mengubah peran kita dari stabilisator menjadi medan tempur kepentingan global.
Ke depan, Indonesia perlu mengubah perannya dari sekadar "cermin" yang memantulkan preferensi kekuatan besar menjadi "kompas" yang menetapkan arah norma regional. Strategi multi-alignment harus dilandasi oleh penguatan ketahanan domestik, terutama di sektor pangan dan energi, agar kita tidak mudah didikte oleh sanksi atau tekanan tarif dari blok mana pun.
Secara akademis, teori hedging menunjukkan bahwa negara kekuatan menengah (middle power) seperti Indonesia memiliki agensi untuk membentuk tatanan melalui kolaborasi dengan negara-negara serupa, seperti Turki atau India, guna menciptakan "jalur ketiga" yang mendinginkan tensi superpower.
KTT Beijing 2026 telah memberikan sinyal bahwa dunia sedang mencari keseimbangan baru yang dingin dan pragmatis. Bagi Indonesia, tantangannya bukan lagi memilih pihak, melainkan memastikan bahwa dalam setiap transaksi dengan raksasa, kedaulatan nasional tidak menjadi barang dagangan.
Hanya dengan kepemimpinan strategis yang berlandaskan data dan visi yang jernih, Indonesia bisa keluar dari bayang-bayang Thucydides dan menjadi pemimpin bagi tatanan dunia yang lebih inklusif.
