Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah berfokus menjaga kedaulatan nasional di tengah meningkatnya risiko geopolitik global melalui penguatan militer dan diplomasi.
Menurutnya, langkah tersebut diwujudkan lewat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang didorong Presiden Prabowo Subianto, sekaligus tetap menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.
Yusril menegaskan kekuatan internal menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menyebut terdapat empat pilar ketahanan nasional yang harus diperkuat, yakni ketahanan pangan, energi, stabilitas sosial-politik, serta pertahanan militer yang kuat.
"Jadi negara itu harus punya kekuatan. Pertama harus memiliki ketahanan di bidang pangan. Ketahanan di bidang energi, stabilitas sosial dan politik, dan pertahanan yang kuat," ujar Yusril saat mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).
Dia menilai pembangunan kekuatan militer penting agar Indonesia tidak mudah ditekan negara lain. Menurutnya, upaya modernisasi militer telah didorong Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan.
"Makanya, sekarang militer kita bangun kembali. Tanpa militer yang kuat, kita gampang digertak orang lain, dan kita enggak bisa gertak orang lain ya," katanya.
Baca Juga
- Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film "Pesta Babi"
- Ungkit Intervensi IMF dalam Krisis 1998, Menko Yusril Tegaskan RI Harus Mandiri Secara Ekonomi
Yusril kemudian membandingkan kebijakan tersebut dengan langkah Presiden pertama RI Soekarno yang membangun kekuatan militer besar pada masanya. Menurutnya, pembangunan Angkatan Laut dan Angkatan Udara kala itu membuat Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer yang disegani di Asia.
"Itu yang Bung Karno dulu lakukan, dibangun angkatan laut kita, dibangun angkatan udara kita, dan menjadi militer yang terkuat di Asia pada waktu itu," ujarnya.
Dia juga menyoroti perubahan doktrin militer pada masa Presiden Soeharto yang dinilai lebih berfokus pada ancaman dari dalam negeri. Menurutnya, perubahan tersebut dipengaruhi situasi politik global saat itu.
Yusril mengisahkan bahwa perubahan doktrin tersebut berdampak pada ketidakseimbangan kekuatan militer, dengan dominasi Angkatan Darat sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara relatif lebih lemah.
Ia bahkan menceritakan pengalamannya saat masih mahasiswa pernah dimarahi Laksamana Sudomo yang saat itu menjabat Pangkopkamtib dan dituduh sebagai kelompok ekstrem kanan karena dianggap dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi.
Menurutnya, situasi politik tersebut turut memengaruhi arah pembangunan militer Indonesia pada masa lalu.
Lebih lanjut, Yusril menilai posisi geografis Indonesia serta kekayaan sumber daya alam menjadikan negara ini sangat strategis sekaligus rentan terhadap kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Ia menyebut negara adidaya cenderung berfokus mengamankan sumber energi dan mineral yang banyak terdapat di negara berkembang. Yusril mencontohkan sumber minyak terbesar berada di Venezuela dan mineral di Greenland, namun upaya menguasai Greenland dinilai sulit karena berhadapan dengan NATO.
Selain itu, ia menyoroti kedekatan pangkalan militer asing dengan wilayah Indonesia, salah satunya di Guam yang berjarak sekitar enam jam dari Papua.
Ia bahkan menyebut kemampuan militer Indonesia saat ini hanya mampu bertahan dalam konflik selama beberapa hari. “Kalau kita perang, paling kita mampu empat hari. Setelah itu kita kehabisan amunisi, surrender,” ujarnya.
Karena itu, Yusril menilai diplomasi tetap menjadi unsur penting dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan pemerintah perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
