JAKARTA, KOMPAS — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada penutupan sesi perdagangan pertama Rabu (20/5/2026) ini. Pelaku pasar saham bereaksi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto terkait arah kebijakan ekonomi dan rencana pembentukan badan ekspor komoditas, hingga hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia mengenai suku bunga acuan yang akan disampaikan siang ini.
Hari ini, ada dua agenda besar yang berlangsung di dalam negeri. Pertama, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ini merupakan pertama kalinya KEM-PPKF disampaikan oleh presiden. Biasanya, cukup oleh menteri keuangan. Selain pidato Prabowo, agenda besar kedua adalah pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang akan menentukan arah suku bunga acuan terkini. Di tengah pelemahan tajam rupiah, keputusan BI untuk mempertahankan atau menaikkan suku bunga acuan pun menjadi perhatian pasar.
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Adityo Nugroho, dalam acara Media Day secara daring, hari ini, mengatakan, pasar saham bergerak sangat fluktuatif sejak pidato Presiden Prabowo dimulai pagi hari ini.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka pada posisi 6.352 atau menghijau dibandingkan sehari sebelumnya. Namun, pada penutupan perdagangan sesi pertama, IHSG ditutup negatif pada level 6.332. Meski melemah tipis, IHSG bergerak fluktuatif karena sempat naik ke level 6.459 pada pukul 10.00 sebelum pidato Prabowo dimulai, tetapi anjlok ke level 6.215 poin saat pidato berlangsung.
Dalam posisi ini, investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp 404 miliar pada setengah hari perdagangan. “Market sudah sempat menghijau, tapi di tengah pidato Presiden, kembali melemah tipis. Jadi, IHSG memang sangat volatile hari ini,” ujar Adityo saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia mengatakan, fluktuasi ini terjadi karena investor masih menunggu kejelasan mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk rencana pembentukan badan ekspor komoditas yang diumumkan Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan menetapkan mekanisme eksportir tunggal untuk komoditas SDA melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan adanya badan ekspor baru ini, seluruh penjualan hasil komoditas SDA ke luar negeri akan dikelola melalui satu pintu. Swasta tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengekspor secara langsung.
Selain itu, keputusan BI terkait suku bunga acuan juga menjadi perhatian utama pasar karena akan memengaruhi sektor keuangan dan perbankan.
Investor saat ini sedang mencermati arah kebijakan pemerintah terkait pembentukan badan ekspor dan strategi peningkatan pendapatan negara tersebut, termasuk dampaknya terhadap pelaku usaha ke depan.
Menurut Adityo, saham-saham perbankan besar sejauh ini masih menunjukkan penguatan. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk tercatat naik sekitar 2,9 persen dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menguat sekitar 1,3 persen. “Untuk saham blue chip tradisional masih tidak ada masalah,” katanya.
Adityo menilai, jika Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan, langkah tersebut berpotensi menopang sektor perbankan sekaligus menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global.
Sebaliknya, saham-saham berbasis mineral dan petrokimia seperti PT Amman Mineral Tbk dan PT Chandra Asia Pacific Tbk mengalami tekanan cukup dalam sehingga membuat pergerakan pasar volatil. Pelemahan di saham tersebut dinilai masih terjadi imbas efek kebijakan yang diterapkan lembaga penyedia indeks saham global, MSCI, belum lama ini.
Analis Pasar Modal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana, saat dihubungi terpisah, mengatakan, menutup sesi I pergerakan IHSG kembali terkoreksi setelah sempat menguat saat pembukaan dengan kecenderungan volatil.
”Kami mencermati pergerakan IHSG ini masih sejalan dengan report teknikal kami pagi tadi dan juga pergerakan bursa global dan regional Asia. Di sisi lain, investor masih mencermati sidang paripurna yang baru selesai, juga pengumuman BI rate nanti,” katanya.
Pada perdagangan sesi 2, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG masih volatil dengan adanya peluang untuk menguji level 6.360-6.430 kembali.
Meski demikian, Adityo belum bisa menyimpulkan arah IHSG pada perdagangan hari ini. Ia menilai, investor saat ini sedang mencermati arah kebijakan pemerintah terkait pembentukan badan ekspor dan strategi peningkatan pendapatan negara tersebut, termasuk dampaknya terhadap pelaku usaha ke depan.
Ia mengatakan, besarnya kebutuhan anggaran pemerintah di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global mendorong kebutuhan mencari sumber pendapatan baru yang cepat dan besar untuk menjaga ruang fiskal. Pembentukan badan ekspor komoditas kemungkinan diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara tersebut.
“Tone yang ditangkap pasar, harga BBM sudah mahal. Setelah beban BBM membengkak, pemerintah butuh duit cepat dan banyak. Jadi, sumber pendanaannya itu yang masih ditunggu pasar,” ujarnya.
Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Martha Christina, pada kesempatan yang sama, mengatakan bahwa pelaku usaha pada dasarnya dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah. Syaratnya, ada kepastian hukum dan regulasi yang konsisten.
“Buat pengusaha, apa pun kebijakannya, yang penting kepastian. Hari ini bilangnya A, ke depan harus tetap A. Kepastian hukum dan regulasi itu nomor satu,” kata Martha.
Terkait pembentukan badan ekspor, menurut dia, pemerintah perlu memiliki perencanaan matang. Apalagi, sektor komoditas, khususnya crude palm oil (CPO), memiliki nilai ekonomi besar dan melibatkan kepentingan banyak pelaku usaha.
“Punya perencanaan matang saja belum tentu eksekusinya matang, apalagi kalau rencananya tidak matang,” ujarnya.
Sebagai gambaran, Presiden Prabowo dalam pidatonya hari ini mengumumkan penetapan peraturan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA mulai 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026, dengan implementasi penuh pada 1 September 2026.
Peraturan ini mengatur skema ekspor melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk tiga komoditas, yaitu kelapa sawit, batubara dan feroalloy atau paduan besi.
Tim analis Phintraco Sekuritas dalam laporannya siang ini juga menyoroti pembentukan aturan ekspor komoditas yang mulai diatur pemerintah. Mereka menilai, peraturan ini berpotensi meningkatkan kompleksitas administrasi dan memperpanjang proses transaksi ekspor pada tahap awal implementasi.
"Peraturan ini juga berpotensi menekan margin perusahaan karena kurangnya fleksibilitas perdagangan dan menekan biaya jika prosesnya menjadi lebih panjang, khususnya selama masa transisi implementasi," jelas mereka.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sektor komoditas strategis Indonesia mampu menghasilkan devisa hingga sekitar Rp 1.100 triliun, dengan kontribusi utama berasal dari komoditas mineral dan energi strategis nasional.
Kebijakan baru ini, menurutnya, bertujuan meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor (DHE), memperkuat kontrol negara terhadap perdagangan komoditas strategis, mencegah praktik underinvoicing, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola ekspor nasional.
Berdasarkan draf aturan yang sudah keluar, secara implementasinya, pada Tahap I (1 Juni–31 Agustus 2026), perusahaan eksportir diwajibkan mengalihkan transaksi perdagangan ekspor-impor secara bertahap kepada BUMN. Pada fase ini, proses clearance ekspor akan mulai melibatkan BUMN, sementara proses pre-clearance dan post-clearance masih dalam masa transisi.
Pada Tahap II (mulai 1 September 2026), implementasi dilakukan secara penuh, di mana seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual domestik akan difasilitasi sepenuhnya oleh BUMN. BUMN juga akan bertanggung jawab atas kontrak dan pengurusan ekspor.
