Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memutuskan memperpanjang penundaan sementara sanksi terhadap ekspor minyak Rusia hingga pertengahan Juni 2026. Kebijakan itu memicu kekecewaan negara-negara Uni Eropa yang selama ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan perpanjangan penangguhan sanksi selama 30 hari dalam pertemuan menteri keuangan negara-negara Grup Tujuh di Paris, Prancis, Senin (18/5/2026) waktu setempat, sebagaimana dilaporkan POLITICO dan dikutip Selasa (19/5/2026).
Melalui unggahan di media sosial, Bessent menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk “memberikan kesempatan kepada negara-negara yang paling rentan” agar tetap dapat mengakses minyak Rusia yang saat ini tertahan di lautan.
“Perpanjangan ini akan memberikan fleksibilitas tambahan, dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut untuk memberikan lisensi khusus sesuai kebutuhan,” tulisnya.
Menurut Bessent, lisensi umum tersebut diharapkan membantu menstabilkan pasar minyak mentah fisik dan memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi negara-negara dengan tingkat kerentanan energi tertinggi.
Meski AS hampir tidak lagi mengimpor minyak Rusia, langkah itu dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap negara pembeli utama seperti China dan India di tengah ketatnya pasokan energi global.
Baca Juga
- Babak Baru Diplomasi Energi RI-Rusia dan Nasib Blok Tuna
- Catatan Krusial Tantangan Ekonomi Kaltim di 2026
- Risiko Tinggi Aliansi dengan Rusia
Sebelumnya, AS pertama kali menunda sanksi minyak Rusia selama 30 hari setelah pecahnya perang di kawasan Asia Barat pada akhir Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak dan inflasi global.
Perang itu juga diwarnai serangan berulang terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Iran dan AS sempat memberlakukan blokade di Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Hingga kini, konflik berada dalam situasi gencatan senjata yang masih rentan.
Bessent mengatakan penundaan kedua sanksi itu juga bertujuan mengalihkan jalur pasokan minyak ke negara-negara yang paling membutuhkan, sekaligus membatasi kemampuan China menimbun minyak murah diskon, termasuk minyak Rusia yang terkena sanksi sejak invasi ke Ukraina pada 2022.
AS kini berupaya menahan kenaikan harga energi global, termasuk melalui dua kali kebijakan penundaan sanksi tersebut. POLITICO melaporkan bahwa tujuan utama AS membuka akses pembelian minyak Rusia adalah meningkatkan pasokan global dan menjaga harga energi tetap terkendali bagi rumah tangga maupun pelaku usaha.
Eropa ProtesKebijakan AS itu tidak mendapat dukungan penuh dari sekutu-sekutunya di Eropa.
Bulan lalu, Bessent sempat menyampaikan kepada negara-negara Eropa anggota G7 bahwa AS akan mengakhiri penundaan pertama sanksi setelah masa berlakunya habis pada 16 Mei 2026. Namun, menurut seorang pejabat negara Eropa anggota G7, keputusan memperpanjang penundaan justru mengejutkan negara-negara Eropa.
Untuk meredam lonjakan harga energi, negara-negara G7 pada Maret 2026 sempat mengoordinasikan pelepasan cadangan minyak strategis segera setelah konflik di sekitar Iran dan Selat Hormuz pecah.
Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure mengatakan pelepasan tambahan cadangan strategis tidak akan menjadi agenda utama dalam KTT pemimpin G7 pada 15—17 Juni 2026. Meski demikian, dia membuka peluang pembahasan lanjutan terkait langkah tersebut di masa mendatang.
Selain menuai kritik dari negara-negara G7, keputusan AS itu juga dinilai menyulitkan Ukraina dan Komisi Eropa. Kedua pihak sebelumnya mendesak Washington untuk tetap mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia guna membatasi pembiayaan perang Moskow.
Uni Eropa menilai pelonggaran sanksi justru berpotensi memperbesar keuntungan Rusia di tengah konflik kawasan Asia Barat.
“Dari sudut pandang UE, kami tidak berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk melonggarkan tekanan terhadap Rusia,” kata Komisaris Ekonomi dan Produktivitas Komisi Eropa Valdis Dombrovskis pada Selasa (19/5/2026), seperti dikutip Euractiv.
Dia menilai Rusia menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari perang dan kenaikan harga energi fosil. Karena itu, menurutnya, negara-negara Barat seharusnya memperkuat tekanan terhadap Moskow, bukan justru melonggarkannya.
Lonjakan harga energi memang memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Rusia. Sejak invasi penuh ke Ukraina pada 2022, Rusia semakin bergantung pada ekspor energi akibat sanksi internasional yang membatasi akses ekonomi negara tersebut.
Lembaga riset asal Finlandia, Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), melaporkan pendapatan ekspor bahan bakar fosil Rusia mencapai €733 juta per hari pada April 2026. Angka itu menjadi level tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir.
Sementara itu, Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol memperingatkan risiko penurunan tajam pasokan minyak global akibat konflik di sekitar Selat Hormuz.
“Persediaan komersial… menipis dengan sangat cepat sekarang,” ujar Birol.
