Ekonom UB: Kondisi Ekonomi RI Saat Ini Berbeda dengan Krisis 1998

Bisnis.com, MALANG — Terdapat perbedaan mendasar antara kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan situasi pada masa krisis moneter 1998.

Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Wildan Syafitri mengatakan pada 1998, Indonesia menghadapi berbagai persoalan besar secara bersamaan, mulai dari lemahnya regulasi ekonomi, tingginya utang, instabilitas politik, hingga rendahnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Kondisi tersebut memperparah tekanan ekonomi dan menyebabkan krisis berkepanjangan.

"Kalau dibandingkan dengan 1998 itu berbeda. Regulasi kita sekarang lebih kuat dan kebutuhan pokok masih bisa dijangkau masyarakat," kata Wildan Syafitri dikutip Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, saat ini pemerintah masih mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi. Selain itu, berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pengendalian konsumsi juga dinilai cukup membantu menjaga daya beli masyarakat bawah.

Dia menilai pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor global dan domestik yang saling berkaitan. Kondisi tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai persoalan naik turunnya kurs mata uang, melainkan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dunia, arus modal internasional, hingga ekspektasi masyarakat dan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Wildan mengakui, saat ini memang terjadi penurunan konsumsi pada kelompok masyarakat tertentu, terutama kelas menengah. Namun penurunan tersebut dinilai masih dalam tingkat yang wajar dan belum mengarah ke situasi krisis ekonomi serius.

Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu menilai, ancaman krisis ekonomi baru akan sangat terasa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut disertai inflasi tinggi dan penurunan daya beli masyarakat secara drastis.

"Potensi krisis tentu ada setiap saat, tetapi kondisi sekarang masih relatif aman dan terkendali," jelasnya.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjadi kebijakan nasional, Wildan menilai program tersebut lebih tepat dipandang sebagai investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang dibanding solusi ekonomi jangka pendek.

Dia menjelaskan, MBG memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. 

Menurut dia, manfaat program tersebut tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

"MBG itu sebenarnya human investment atau investasi sumber daya manusia. Dampaknya memang jangka panjang dan penting untuk masa depan," ujarnya.

Terkait pernyataan Presiden RI mengenai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam aktivitas ekonomi nasional, menurutnya secara langsung masyarakat mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya, tetapi pelemahan rupiah tetap akan memengaruhi harga kebutuhan pokok yang bahan bakunya masih berasal dari impor.

Dia mencontohkan komoditas seperti tempe dan terigu yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ketika nilai tukar rupiah terus melemah, maka harga bahan baku impor akan meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga pangan.

"Kalau harga kebutuhan pokok naik akibat pelemahan rupiah, itu baru akan sangat dirasakan masyarakat," katanya.

Wildan berharap, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. 

Dia menekankan pentingnya kebijakan yang kredibel dan mampu memberikan rasa aman bagi pasar maupun masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sektor keuangan, pengendalian korupsi, menjaga stabilitas politik, serta menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.

"Pemerintah harus memiliki langkah yang dianggap kredibel oleh masyarakat dan investor. Kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan menjaga capital outflow itu penting untuk memperkuat rupiah," tegasnya.

Dia juga menilai bahwa investor tidak hanya membutuhkan pernyataan optimistis dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan bukti nyata melalui kebijakan yang konsisten dan memberikan kepastian hukum. 

Kemudahan perizinan dan proses investasi yang tidak berbelit menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Menurut Wildan, menjaga optimisme masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. 

Dia berharap, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak melonjak drastis.

Dia menegaskan, arah pergerakan dolar Amerika Serikat ke depan masih sangat bergantung pada perkembangan kondisi global, termasuk geopolitik internasional, harga minyak dunia, kondisi pasar saham, dan tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia.

"Naik turunnya dolar tidak bisa diprediksi secara pasti. Itu tergantung kondisi global dan bagaimana kepercayaan investor terhadap Indonesia," ucapnya.