Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bocornya kekayaan negara yang mengalir keluar negeri selama puluhan tahun, merupakan salah satu penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
Data PBB menyebut bahwa selama 22 tahun keuntungan Indonesia mencapai US$436 miliar, namun dana yang bocor keluar dari Indonesia mencapai US$343 miliar.
"Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia US$436 miliar dikurangi US$343 miliar," kata Prabowo di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
- Biro Pers Sekretariat Presiden
"Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya," ujarnya.
Prabowo menyebut, telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru. Dia pun menyoroti praktik pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya (underinvoicing) yang disebut sebagai bentuk penipuan.
Praktik itu dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya.
"Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB," kata Prabowo.
Dia mengatakan, praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas, termasuk batu bara dan minyak kelapa sawit. Selain under invoicing, Prabowo juga menyinggung adanya undercounting, transferpricing, serta penyelundupan melalui pelabuhan.
Menurutnya, perbedaan antara laporan dan kondisi sebenarnya dalam sejumlah transaksi bahkan dapat mencapai 50 persen.
"Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen. Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya," ujarnya.
Karena itu, Prabowo menilai lembaga pemerintah perlu diperbaiki, termasuk sektor bea dan cukai.
"Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya," kata Prabowo.
