Bisnis.com, JAKARTA — Turunnya harga baterai dan panel surya global mulai mengubah peta keekonomian transisi energi.
Meski demikian, murahnya teknologi dinilai belum cukup untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia tanpa kepastian proyek dan eksekusi pengadaan yang konsisten.
Laporan terbaru Badan Energi Terbarukan Internasional atau International Renewable Energy Agency (IRENA) menyebutkan bahwa biaya energi berbasis tenaga surya dan angin yang dipadukan dengan teknologi baterai penyimpanan kini lebih murah dibandingkan energi fosil.
Dalam laporan bertajuk 24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind, IRENA menyebutkan total biaya rata-rata per unit energi selama masa pakai atau firm levelised cost of electricity (Firm LCOE) untuk kombinasi energi surya dan baterai berkisar US$54–US$82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan sumber daya energi tinggi.
Sebagai perbandingan, biaya pembangkit batu bara di China berkisar US$70–US$85 per MWh, sementara biaya pembangkit gas baru secara global melampaui US$100 per MWh.
Penurunan biaya tersebut ditopang oleh turunnya harga panel surya, turbin angin, dan baterai secara bersamaan. Sejak 2010, biaya instalasi panel surya turun 87% dan angin darat 55%, sementara biaya penyimpanan baterai anjlok 93%.
IRENA memproyeksikan penurunan biaya lebih lanjut sekitar 30% pada 2030 dan sekitar 40% pada 2035, sehingga firm cost berpotensi turun di bawah US$50 per MWh di lokasi terbaik pada 2035.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut pihaknya akan mendukung penuh penggunaan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) untuk mengakselerasi transisi energi.
"Kami support penuh PLTS dan BESS untuk membantu percepatan transisi, ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 10/2025 tentang pembangkit listrik tenaga hybrid," kata Eniya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).
Dia juga mengatakan semua bentuk dari BESS akan digunakan pemerintah untuk mempercepat transisi energi, tidak hanya pada PLTS.
Pasal 2 ayat 2 huruf b dari Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 menyebut salah satu upaya transisi energi akan dilakukan melalui akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik.
Kemudian, pasal 4 beleid yang sama menjelaskan bahwa akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik salah satunya dilaksanakan melalui dedieselisasi.
"[Dedieselisasi] adalah program penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan dan/atau hibrida pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan untuk tetap menjaga kontinuitas dan kecukupan pasokan tenaga listrik sepanjang waktu," demikian kutipan peraturan tersebut.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76% berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi, termasuk BESS, serta pumped-storage hydropower.
Secara terperinci, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.
Perkembangan adopsi EBT di Indonesia
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari mengatakan penurunan harga baterai yang menjadi komponen BESS akan menjadi game changer bagi industri PLTS nasional.
Dia menuturkan, teknologi BESS dinilai mampu mengatasi kekhawatiran berbagai pihak terhadap ketidakstabilan pasokan listrik dari energi surya.
“Dengan adanya BESS maka intermitensi [intermittency] yang sering dikhawatirkan para pihak bisa diatasi,” katanya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).
Mada menuturkan hambatan utama pengembangan BESS sebelumnya berada pada aspek harga. Biaya investasi baterai yang tinggi membuat implementasi penyimpanan energi dalam skala besar belum ekonomis.
Namun, tren penurunan harga baterai global dinilai mulai mengubah perhitungan keekonomian proyek PLTS. Kondisi tersebut membuka peluang pemanfaatan BESS secara masif untuk mendukung sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan.
“Tetapi karena harga terus turun, pemanfaatan dalam skala besar akan menjadi solusi,” ujarnya.
Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengatakan harga baterai yang makin murah memang akan membantu pengembangan energi surya secara bertahap. Namun, dia menilai tantangan utama saat ini bukan pada teknologi BESS, melainkan kepastian soal keberlanjutan proyek-proyek PLTS di lapangan.
“Baterai akan membantu secara bertahap tetapi PR pertamanya memastikan ada proyek yang benar berjalan,” katanya.
Menurutnya, pemanfaatan PLTS di wilayah pedesaan sebenarnya dapat dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada tahap awal, khususnya untuk menopang kebutuhan listrik malam hari. Namun, konsep tersebut hingga kini belum terealisasi secara luas.
Putra menilai pengembangan PLTS plus BESS di Indonesia juga masih berada pada tahap sangat awal. Saat ini, kapasitas PLTS nasional bahkan masih di bawah 1 GW atau hanya sekitar 0,4% dari total listrik PLN.
Kondisi itu membuat keberadaan BESS belum menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi surya nasional. Meski demikian, kebutuhan baterai dan penguatan jaringan listrik akan makin penting seiring dengan meningkatnya kapasitas PLTS ke depan.
Dia menambahkan tantangan terbesar dalam pengembangan PLTS dan BESS saat ini terletak pada aspek eksekusi proyek dan kepastian pasar. Putra menilai konsistensi PLN dalam melakukan pengadaan listrik masih menjadi ganjalan utama yang diperhatikan pelaku usaha.
Menurutnya, pelaksanaan proyek pengadaan proyek transisi energi skala besar atau Giga One saat ini akan menjadi perhatian banyak pihak untuk mengukur keseriusan pemerintah dan PLN dalam mempercepat transisi energi.
Di sisi lain, pemerintah saat ini menargetkan pembangunan kapasitas energi surya hingga 100 GW dalam tiga tahun ke depan. Namun, Putra menilai target besar tersebut hanya akan dipercaya pasar apabila diikuti dengan rencana pengadaan yang jelas dan kredibel.
Dia menekankan pelaku usaha membutuhkan kepastian proyek, baik dalam jangka pendek satu tahun maupun dalam horizon tiga hingga lima tahun ke depan.
“Yang dinantikan adalah eksekusi contoh proyek prioritasnya. Sebagai negara Asean terbesar tapi kapasitas PLTS terendah, prioritas pertama adalah kredibilitas eksekusi,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, mengatakan perkembangan teknologi akan terus menekan harga PLTS dan BESS dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, Indonesia perlu mulai mendorong lokalisasi industri panel surya dan baterai di dalam negeri.
“Agar industri ini juga bisa menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia,” ujarnya.
Tata mengatakan, target pengembangan energi surya hingga 2029 berpotensi menjadi titik awal terbentuknya pasar bagi industri PLTS dan BESS nasional. Dia memperkirakan kapasitas sekitar 10 GW dapat menjadi fase awal pembentukan pasar sebelum pengembangan energi surya tumbuh lebih agresif.
“Saya melihat target sampai 2029 itu menciptakan market tipping point bagi energi surya, termasuk melalui PLTS dan BESS. Kira-kira 10 GW. Nah, 100 GW harus menjadi ambisi jangka panjang,” katanya.
Menurutnya, ketika pasar mulai terbentuk, model bisnis makin jelas, serta kebijakan dan insentif makin matang, pengembangan energi surya akan tumbuh secara alami mengikuti kebutuhan pasar
