REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai strategi menekan biaya energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbasis bahan bakar fosil. Peralihan sistem pembangkitan listrik tersebut dinilai mampu menghadirkan efisiensi besar dalam jangka panjang.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut konversi pembangkit listrik berbasis gas dan diesel menuju PLTS berpotensi menghemat biaya pembangkitan hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.
- Warga Tamalanrea Desak Pemerintah Tinjau Ulang Lokasi PLTSa
- Bangun PLTSa, Pramono Optimistis Bisa Tangani Masalah Sampah di Jakarta
- PLN Luncurkan Proyek PLTS 1,225 GW, Tonggak Baru Transisi Energi RI
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengatakan, efisiensi berasal dari perbandingan biaya pembangkitan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS) dibandingkan pembangkit listrik tenaga gas dan diesel yang masih digunakan di sejumlah wilayah.
“Kalau program PLTS 100 gigawatt (GW) ini selesai, ini akan menggantikan PLTD yang sangat boros, baik di bagian timur maupun di Jawa-Bali juga cukup besar,” kata Jisman dalam forum HIPMI Power Development Forum 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW pada periode 2026 hingga 2028 sebagai strategi percepatan transisi energi nasional. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai 71,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.140 triliun.
Selain efisiensi biaya listrik, pengembangan PLTS juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi luas. Proyek ini berpotensi menyerap sekitar 2,8 juta tenaga kerja di sektor konstruksi serta 1,5 juta hingga 3,1 juta tenaga kerja di sektor manufaktur.
Pengembangan PLTS skala besar juga dinilai mampu menekan impor energi dengan nilai substitusi mencapai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS serta berkontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 26,6 miliar dolar AS.
Namun, pengembangan energi surya masih menghadapi tantangan pada kesiapan infrastruktur jaringan listrik. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembangunan jaringan transmisi supergrid mencapai sekitar 48.000 kilometer agar distribusi listrik berbasis energi terbarukan berjalan optimal.
Menurut Jisman, pembangunan supergrid menjadi faktor penting untuk mengatasi ketimpangan antara lokasi sumber energi terbarukan dan pusat permintaan listrik yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara potensi energi terbarukan banyak berada di luar Jawa.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari total tersebut, sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61 persen berasal dari energi baru terbarukan dengan dukungan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW.
