MAKASSAR, FAJAR — Hubungan gelap kerap lahir di lingkaran politikus. Mereka sadar konsekuensi, tetapi kadang lupa diri.
Karier politik seringkali dibangun melalui pencitraan yang rapi. Seharusnya politikus harus tampil santun, dekat dengan rakyat, menjaga tutur kata dan memperlihatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
Kendati demikian, di balik panggung politik yang penuh pencitraan, tidak sedikit yang justru tumbang karena persoalan asmara. Dalam beberapa tahun terakhir saja, publik berkali-kali disuguhi kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama politisi.
Ada yang sekadar menjadi gunjingan media sosial, ada pula yang berujung pada proses etik, pemecatan partai, hingga kehilangan jabatan politik. Fenomena ini mencontohkan satu kenyataan bahwa hubungan asmara terlarang bisa saja menjadi pembunuh karier paling cepat bagi seorang politikus.
Tidak sedikit figur yang bertahun-tahun membangun elektabilitas, tetapi runtuh hanya karena satu skandal pribadi yang tersebar ke publik. Terlebih sorotan publik terhadap kehidupan pribadi politikus makin keras karena mereka tidak lagi dipandang sebagai individu biasa.
Jabatan politik membuat setiap gerak-gerik mereka ikut diawasi masyarakat. Bahkan apa yang dilakukan di ruang privat kerap kali ikut menyeret nama lembaga, partai dan konstituen yang memilihnya.
Kasus perdana yang paling mencuat saat ponsel berkamera mulai populer adalah Yahya Zaini dan Maria Eva pada Desember 2026. Yahya merupakan politikus metereng dari Partai Golkar kala itu, sedangkan Eva berprofesi penyanyi dangdut.
Saat itu, Yahya duduk sebagai anggota DPR RI dari Golkar. Sejak hubungan gelapnya terkuak, Yahya pun kehilangan tiga jabatan politik yang dipegangnya: Ketua Bidang Keagamaan DPP Golkar, Sekretaris Fraksi Golkar, dan anggota DPR RI.
Ada pula nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia sempat menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan isu kedekatan bersama seorang perempuan selebgram bernama Lisa Mariana.
Kasus lain yang cukup menyita perhatian publik terjadi di Gorontalo. Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, kehilangan kursinya setelah terseret persoalan bersama seorang sales yang disebut bepergian ke Makassar. Kasus itu berujung pada pemecatan dari partai dan pergantian antar waktu (PAW).
Sulsel pun pernah dihebohkan dengan sejumlah kasus yang menyeret nama politikus. Mulai dari anggota DPRD yang dikaitkan dengan video viral di sebuah kafe, legislator yang tertangkap bersama perempuan lain, hingga dugaan pendekatan asmara yang berujung kasus hukum.
Meski kasusnya berkembang liar di media sosial, perhatian publik menunjukkan bahwa urusan asmara figur politik selalu memiliki daya ledak besar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukuman kepada para politikus kerap kalu datang lewat hukuman sosial yang justru lebih cepat bekerja.
Sekali nama seorang pejabat publik dikaitkan dengan perselingkuhan, citra yang rusak sulit dipulihkan. Jerat asmara gelap politikus ini juga dipercaya bak fenomena gunung es. Yang terkuak sedikit, yang tak ketahuan lebih banyak lagi.
Hal Fatal
Analis Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma menilai kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada kalangan politisi. Namun, dampaknya menjadi jauh lebih besar karena politisi diposisikan masyarakat sebagai tokoh dan panutan.
“Ini juga terjadi pada orang nonpolitisi. Tetapi, dia kemudian menjadi sesuatu yang lebih punya efek, termasuk pada pandangan masyarakat karena para politisi ini, kan, adalah ‘orang-orang yang terpilih’,” kata Sukri, kemarin.
Masyarakat menempatkan politisi sebagai figur yang dianggap layak menjadi contoh. Karena itu, ketika muncul kasus perselingkuhan atau persoalan moral lainnya, publik merasa telah salah memilih pemimpin.
“Ketika terjadi hal seperti ini itu kan kemudian seolah-olah memberikan hal yang buruk terhadap pandangan masyarakat. Apalagi jika mereka kemudian para politisi yang menempati jabatan-jabatan politis karena dipilih masyarakat. Itu, kan, bisa jadi masalah, karena ini artinya masyarakat kemudian seolah-olah salah memilih orang,” ujarnya.
Dalam kultur masyarakat Indonesia, persoalan perselingkuhan, asusila, kekerasan rumah tangga hingga korupsi termasuk kategori pelanggaran moral yang dianggap fatal.
Berbeda dengan kesalahan teknis atau salah bicara yang kadang masih ditoleransi publik, pelanggaran etik dan moral dinilai menyentuh aspek paling sensitif dalam kehidupan sosial masyarakat.
Tidak sedikit politisi yang kehilangan kepercayaan publik, dicopot partai. Bahkan hingga gagal kembali mendapatkan dukungan pemilih dari kasus semacam ini.
Hukuman sosial terhadap politisi yang terseret kasus asmara muncul karena masyarakat menilai perilaku pribadi mencerminkan integritas seseorang dalam memegang amanah publik.
“Ini akan menjadi preseden buruk bagi para politisi yang terjebak dalam kasus ini, karena sekali lagi itu tentu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan karena dianggap melanggar aspek paling fundamental dalam masyarakat, yaitu aspek etik dan moral,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu.
Peran partai politik dalam membina kader sangat penting. Perilaku kader yang tersandung skandal pribadi pada akhirnya turut berdampak terhadap citra partai.
“Partai politik itu suka atau tidak suka dianggap sebagai pabrik penghasil orang-orang terbaik yang nanti akan mewakili masyarakat. Ketika partai dianggap gagal menghasilkan figur yang baik, maka tentu partai juga akan terimbas,” katanya.
Meski demikian, partai tetap harus berhati-hati dalam menyikapi kasus kadernya. Di satu sisi, pelanggaran moral adalah persoalan serius, tetapi di sisi lain tetap ada ruang bagi individu untuk memperbaiki diri.
“Tapi sekali lagi untuk partai politik dan juga para politisi, hal ini tentu mesti dihindari. Karena memberikan preseden buruk terhadap institusi dan mereka sendiri, serta menghilangkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Sebesar apa pun capaian kinerja seorang politikus, pelanggaran etik dan moral sering kali tetap menjadi faktor dominan yang membuat publik menarik dukungan politiknya.
“Ketika misalnya secara rasional kinerja orang tersebut baik, tapi kemudian menunjukkan adanya pelanggaran dalam aspek etika dan moral, maka biasanya masyarakat akan lebih memilih untuk tidak mendukung hal-hal seperti ini,” katanya.
Pelajaran
Fenomena hubungan asmara ilegal memang sudah banyak menjerat para pejabat. Namun, itu tidak menjadi pelajaran, kejadian serupa terus berulang, bahkan seperti menjadi penyakit laten.
Dalam kurun waktu dua tahun belakangan, pejabat dan publik figur banyak yang diganyang netizen akibat tingkah laku menyimpang tersebut. Tidak jarang yang harus kehilangan jabatan, bahkan terkadang digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politik.
Pengamat Politik Pemerintahan Universitas Bosowa (Unibos) Arief Wicaksono menilai kasus ini tidak terjadi kali ini saja. Bahkan terkesan cenderung berulang di lingkaran mereka yang dekat dengan kursi kekuasaan.
“Ironisnya, pelakunya justru mereka yang paling memahami risiko sosial dan politik dari perilaku tersebut,” ujarnya.
Salah satu penjelasan kunci terletak pada efek kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan sering melahirkan ilusi kebal konsekuensi, sehingga kontrol atas diri sendiri terkesan sulit dan los.
“Karena kekuasaan mereka merasa punya kontrol, perasaan bahwa posisi, jaringan, dan pengaruh, dapat meredam atau bahkan menutup dampak pelanggaran personal. Dalam kondisi ini, kontrol diri melemah, dan hasrat dinegosiasikan sebagai risiko yang bisa dikelola,” lanjutnya.
Sementara itu, lingkungan politik kerap kali permisif. Mobilitas tinggi, relasi informal, juga kaburnya batas antara publik dan privat, menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang sulit diawasi.
“Jadi ketika relasi ilegal itu terbongkar, maka dampaknya tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi sudah menjadi pelanggaran etika publik,” terang Arief.
Dalam konteks Indonesia, asmara menyimpang tetap dipandang sebagai aib politik. Publik menilai politikus bukan hanya dari kinerja, tetapi juga integritas personal. Karena itu, hukuman sosial bisa sangat keras, meskipun dalam beberapa kasus, kekuatan jaringan dan kontrol narasi memungkinkan sebagian aktor dapat bertahan.
“Fenomena ini menurutku bukan saja soal moral individu, tetapi cerminan problem yang lebih struktural, dan lemahnya disiplin etika dalam budaya politik. Selama kekuasaan tidak diimbangi dengan integritas personal yang konsisten, skandal serupa akan terus muncul, sebagai gejala yang berulang,” tegasnya. (an-wid/zuk)
