JAKARTA. KOMPAS – Mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjadi salah satu kandidat di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, Anies Baswedan, mengingatkan pemerintah terkait kondisi negara yang tidak baik-baik saja. Di tengah situasi sulit tersebut, yang paling dibutuhkan publik adalah kepastian yang lahir dari kejujuran.
Melalui akun media sosialnya, Anies Baswedan menyoroti sejumlah kondisi yang kini menerpa Indonesia.
Tidak hanya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang jatuh, tetapi juga harga kebutuhan pokok yang meningkat, daya beli rumah tangga yang melemah, kesempatan kerja yang menyempit, hingga masalah lain yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.
Selama beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus menurun. Pada perdagangan Selasa (19/5/2026), misalnya, rupiah terpuruk ke Rp 17.719 per dolar AS. Angka ini menjadi level terendah baru, melampaui tekanan yang sempat terjadi pada masa krisis 1998. Baru pada perdagangan sore ini, nilai tukar rupiah menguat tipis ke Rp 17.685 per dollar AS.
Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih melemah atau turun ke 6.318 dari sehari sebelumnya, 6.396.
“Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Tantangan di depan masih panjang. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan. Maka, beratnya berlipat,” kata Anies dalam unggahannya di akun Instagram @aniesbaswedan yang diunggah Rabu (20/5/2026).
Di tengah masalah ini, Anies berharap pemerintah bisa terbuka dan transparan, sehingga jelas arahnya dan mau ke mana negeri ini akan dibawa. Permasalahannya, dia melihat hal itu tidak bisa didapatkan dari pemerintah karena data tidak disampaikan secara terbuka.
“Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri bahkan sebagian kabur. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Keteladanan juga tidak hadir, ” ujarnya.
Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri bahkan sebagian kabur.
Menurut Anies, kondisi itu juga mendapat perhatian dari seluruh pihak dari dalam hingga luar negeri. Mulai dari media massa, ekonom, hingga lembaga keuangan internasional mengingatkan Indonesia soal situasi buruk di depan mata maupun yang akan datang jika tidak segera dikoreksi. Lebih lanjut menurutnya, tidak mungkin semua ekonom itu, salah dalam waktu yang bersamaan.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menyampaikan datanya secara jujur karena mempertaruhkan hajat hidup orang banyak. “Situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya, sampaikan masalah dengan jujur,” kata Anies.
Di tengah kekhawatiran yang muncul, Presiden Prabowo Subianto tetap optimistis. Ini setidaknya terlihat dalam pidatonya saat menyampaikan arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen. ”Dengan kebijakan fiskal yang tepat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh. Pertumbuhan itu harus tecermin dari peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata,” kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah menargetkan inflasi 1,5-3,5 persen, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkisar antara Rp 16.800 dan Rp 17.500. Di samping itu, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 6,0-6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30-4,87 persen.
Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara mencapai 11,82-12.40 persen dari total produk domestik bruto (PDB), dan belanja negara sebesar 13,62-14,80 persen dari total PDB. Sementara defisit APBN, dijaga sebesar 1,80-2,40 persen dari PDB.
Untuk mencapai sejumlah target pada tahun 2027 serta menghadapi tantangan pengelolaan ekonomi secara nasional, Prabowo mengingatkan agar bangsa Indonesia kembali pada falsafah ekonomi yang telah dirumuskan para pendiri bangsa di dalam konstitusi. Sebab, para pendiri bangsa telah membuat formulasi yang sesuai dengan pengalaman atas praktik kolonialisme dan imperialisme yang merenggut kedaulatan baik sebagai bangsa maupun sebagai manusia.
Falsafah ekonomi dimaksud tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan kedaulatan bangsa, peran negara, serta asas kekeluargaan dalam mengolah seluruh sumber daya dan perekonomian. Menurut Prabowo, jika Pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan secara tepat, murni, dan konsekuen, Indonesia bakal menjadi negara yang adil dan makmur. Masyarakat pun bisa menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak.
Presiden mencontohkan, Indonesia adalah pengekspor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi terbesar di dunia. Ekspor tiga komoditas tersebut bisa menghasilkan devisa sekitar 65 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.100 triliun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya dengan anggota G20, rasio belanja Indonesia terhadap PDB masih terendah, begitu juga rasio penerimaan negara terhadap PDB.
Untuk diketahui, kehadiran Prabowo di DPR untuk menyampaikan sendiri KEM-PPKF RAPBN 2025 itu, merupakan yang pertama kalinya. Sebelumnya, KEM-PPKF biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Di awal pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan alasannya meminta waktu secara khusus untuk menyampaikan sendiri arah KEM-PPKF di hadapan parlemen.
Menurut dia, penyampaian arah kebijakan ekonomi makro secara langsung oleh Presiden penting karena Indonesia tengah menghadapi tantangan geopolitik dan geo-ekonomi yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Perang terjadi di banyak negara dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di dalam negeri.
”Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Presiden RI harus hadir langsung menyampaikan KEM dan PPKF serta pengelolaan negara,” tutur Prabowo.
