jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh menteri, kepala badan, dan pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil tindakan nyata dalam membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar serta korupsi. Langkah tegas ini dinilai krusial karena praktik culas tersebut terbukti menghambat jalannya roda perekonomian nasional dan merugikan masyarakat luas.
"Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).
BACA JUGA: Singgung PDIP Menang Tender, Prabowo: Waktu Saya Enggak Berkuasa, Bu Mega Juga Bantu
Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh institusi pemerintahan harus mampu berfungsi secara optimal. Hal tersebut bertujuan untuk mengeliminasi segala bentuk penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh, sekaligus menjawab tuntutan publik terhadap hadirnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyatakan tidak ada satu pun pejabat atau aparatur sipil negara yang posisinya tidak dapat digantikan. Pemerintah dipastikan tidak akan ragu mengambil langkah ekstrem berupa penonaktifan atau pemberhentian langsung bagi aparat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau menunjukkan kinerja yang buruk. Sanksi tegas ini diterapkan demi memberikan efek jera, baik secara sosial maupun profesional, di lingkungan pemerintahan.
BACA JUGA: Logis 08: Presiden Prabowo Siapkan Strategi Nasional Hadapi Geopolitik dan Gejolak Ekonomi Global
Pembersihan internal ini diharapkan tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Presiden Prabowo juga mengimbau para pemimpin pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi, untuk bersinergi melakukan pembersihan aparat secara masif di wilayah masing-masing.
Untuk mendukung upaya pengawasan tersebut, pemerintah pusat kini telah menyiapkan instrumen teknologi mutakhir yang mampu mendeteksi serta memonitor penyelewengan anggaran dan aset secara cepat. Teknologi pertahanan tingkat tinggi, termasuk satelit resolusi tinggi dan radar bawah tanah canggih, akan diintegrasikan untuk membongkar kepemilikan aset ilegal yang sengaja disembunyikan.
BACA JUGA: Di Depan DPR, Prabowo Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen
Presiden Prabowo juga menyoroti tantangan besar dalam penegakan hukum saat ini, salah satunya adalah keberadaan oknum aparat berseragam yang kerap menjadi pelindung bagi para pelaku pelanggaran. Guna memutus rantai pelindung ilegal tersebut, masyarakat diajak aktif memanfaatkan gawai mereka untuk mendokumentasikan dan melaporkan setiap tindakan menyimpang dari oknum aparat di lapangan.
Meski tindakan tegas terus digalakkan, Presiden Prabowo meyakini bahwa sebagian besar aparatur sipil negara di Indonesia masih memiliki integritas yang baik. Kendati demikian, pemecatan dan sanksi hukum tetap menjadi harga mati bagi sebagian kecil oknum yang merusak reputasi institusi negara dan merasa kebal terhadap hukum. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IHSG Merosot Sesaat Setelah Pidato Ekonomi Presiden Prabowo di DPR
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
