Pemerintah mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki banyak kekurangan. Prabowo Subianto Presiden mengatakan, 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup.
Prabowo juga menyoroti masih lemahnya pengelolaan anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kita mengakui bahwa dalam pengeluaran MBG masih banyak kekurangan. MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” kata Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Kata Prabowo, pejabat, anggota DPR, dan Bupati sudah diminta memeriksa berjalannya program MBG di seluruh Indonesia. Laporan-laporan yang masuk terkait MBG dan SPPG juga diklaim bakal segera ditindak.
“Para pejabat, anggota DPR, Bupati di mana-mana silahkan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan, akan segera kita tindak,” ucapnya.
Meski begitu, Prabowo mengeklaim program prioritasnya tersebut telah dinikmati sebagian besar masyarakat di Indonesia.
“Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita. 2 juta ibu menyusui, 868.000 ibu hamil. Menerima MBG setiap hari. Kita juga memberi MBG ke 500.000 lansia, yang tinggal sendiri dan hidup sebatang kara, dan membutuhkan makan bergizi,” pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan MBG tetap berjalan sambil dilakukan pembenahan sistem pengelolaan anggaran dan pola pembelanjaannya.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus memperbaiki tata kelola program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini dilakukan di tengah realisasi anggaran MBG yang telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp335 triliun.
Sementara itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian anggaran sementara sebesar Rp268 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi program.
“Rp268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut, masih dihitung. Jadi, jangan nyalahin-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” ujar Purbaya.
Menkeu juga memastikan tidak ada impunitas terkait penyelenggaraan MBG. Purbaya memastikan, Presiden terus menghitung penghematan program, tanpa mengganggu efektivitas program.(lea/ham/rid)
