Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto membentuk badan ekspor baru yang akan menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya alam Indonesia. Pengusaha menilai kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor sekaligus menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi.
"Kalau saya sih mendukung ya, mendukung supaya transparan. Semua kekayaan yang ada di negara ini kan milik negara. Jadi negara juga harus dapat kontribusi yang jelas," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Indonesia Akhmad Ma'ruf Maulana kepada CNBC Indonesia, Rabu (20/5/2026).
Ia menyoroti praktik ekspor yang selama ini dinilai terlalu longgar, termasuk transaksi komoditas Indonesia yang dilakukan di luar negeri.
"Selama ini under invoicing seperti itu memang berlaku. Masa hasil kekayaan alam Indonesia transaksinya di Singapura? Siapa pun pasti marah. Saya pun kalau jadi pemimpin pasti kecewa," ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan tantangan terbesar kebijakan tersebut ada pada pelaksanaan di lapangan, terutama resistensi dari pelaku usaha yang selama ini terbiasa bergerak tanpa pengawasan ketat negara.
"Sekarang ada pengontrolan dari negara. Tentu ada pengusaha yang tidak suka karena selama ini merasa dilepas. Tapi saya dukung penuh," kata Ma'ruf yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) itu.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menambah rantai birokrasi baru yang justru memperlambat kegiatan usaha.
"Nah itu yang jadi momok, birokrasi. Mau dipangkas tapi jangan sampai malah bertambah. Tapi kalau yang diatur negara kita setuju," katanya.
Menurutnya, kebijakan baru itu hampir pasti menimbulkan gejolak pada tahap awal implementasi. Namun ia menilai proses penyesuaian merupakan hal yang wajar dalam perubahan tata kelola besar.
"Saya yakin pasti ada gejolak. Mungkin awal-awal stagnan dulu karena penyesuaian. Tapi pelan-pelan harus jalan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan badan ekspor yang akan menjadi eksportir tunggal Indonesia untuk komoditas sumber daya alam.
Kebijakan tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mampu menyelamatkan potensi kebocoran penerimaan negara hingga US$150 miliar per tahun atau setara Rp2.653 triliun.
Prabowo mengatakan praktik yang ingin ditutup melalui kebijakan itu antara lain under invoicing, transfer pricing, under accounting hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Melalui mekanisme baru itu, seluruh penjualan komoditas SDA seperti batu bara, kelapa sawit, besi hingga ferroalloy akan dipusatkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
(dce) Add as a preferred
source on Google
