jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Rapat Paripurna ke-19 DPR, Rabu (20/5), mengungkap keprihatinan soal masih ada aparat TNI dan Polri yang kerap menjadi beking para pejabat yang melakukan praktik korupsi alias koruptor.
Prabowo juga meminta masyarakat untuk tak segan melaporkan ulah para aparat yang tidak melaksanakan tugasnya melindungi rakyat.
BACA JUGA: Prabowo Minta Seluruh Menteri Tindak Tegas Pelaku Pungli di Birokrasi
Merespons ketegasan Presiden Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung penindakan aparat yang menjadi beking pelaku kejahatan.
"Komisi III seribu persen mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan," kata Sahroni di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
BACA JUGA: Ingatkan Pemerintah Buka Mata Hadapi Masalah Serius, Anies Singgung soal Obat Tidur
Menurutnya, jajaran di bawah harus mengikuti komitmen Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Nah, Presiden dan Kapolri sudah komit, maka jajaran di bawah ya harus patuh. Karena kadang, arahan dari pimpinan tertingginya sudah klir sedari awal, namun jajaran di bawah yang masih suka curi-curi kesempatan," tutur Sahroni/
BACA JUGA: Prof Tedi Sudrajat: PPPK Paruh Waktu Sebaiknya Dihilangkan Saja
Oleh karena itu, dia mendukung terhadap oknum aparat yang masih membandel diberikan sanksi tegas, bahkan sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Maka dengan ini jangan ragu lakukan PTDH dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking," ujar Sahroni.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai di era Presiden Prabowo tidak ada ruang bagi para oknum dan pihak yang masih nekat menyelewengkan wewenang untuk merugikan masyarakat.
"Karena di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak peduli seberapa tinggi pangkat, seberapa besar pengaruhnya, kalau masih main-main merugikan masyarakat, pasti disikat habis. Tidak ada pandang bulu," tutur Sahroni.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
