Jakarta, tvOnenews.com - Ribuan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/5/2026).
Pantauan tvOnenews di lokasi, mereka kompak memakai baju putih dan celana hitam. Aksi demo ini digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan momen Presiden Prabowo Subianto dan seluruh menteri menghadiri Rapat Paripurna DPR RI.
Rini Ardianti Rahman (34) datang mewakili guru Madrasah Ibtidaiyah Rambay, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Ia mengatakan pihaknya menuntut agar hak-hak mereka dipenuhi dan dimudahkan pengangkatan guru honorer swasta madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP).
“Banyak hak-hak guru yang belum dipenuhi, apalagi yang sekarang ini belum di-PPPK-kan,” ungkap Rini di lokasi.
Rini mengungkapkan dirinya sudah belasan tahun masih berstatus guru honorer, meskipun sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Saya sudah sampai 11 sampai 13 tahunan jadi honorer. Sekitar sejak 2014 atau 2013-an ya,” ungkapnya.
Ia menilai pengangkatan PPPK tidak berpihak kepada guru honorer yang sudah lama mengabdi atau mengajar.
“Pengen disesuaikan, disetarakan sama guru-guru yang baru masuk setahun-dua tahun mereka sudah P3K. Nah ini yang udah puluhan tahun tapi enggak dihargai, terus juga enggak diakui,” kata Rini.
Menurut Rini, terkendalanya pengangkatan PPPK terjadi karena guru honorer swasta madrasah masih belum diakui negara. Meskipun masih di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
“Mungkin dari undang-undangnya yang belum disahkan bahwa guru swasta itu harus diakui secara negara, walaupun naungannya sama di Kemenag,” bebernya.
Mereka berharap pemerintah dan DPR mengabulkan tuntutannya, khususnya terkait kemudahan pengangkatan PPPK dan penyetaraan hak guru swasta dengan guru negeri.
“Mudah-mudahan direalisasikan, tolong ya Pak Presiden sama pemangku kebijakan yang di sana,” tutup Rini.(saa/raa)
