JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan (PDI-P) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan terima kasih, atas kritik keras dari partai berlambang kepala banteng tersebut terhadap pemerintahannya.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, kritik yang selama ini disampaikan partainya adalah bagian dari fungsi politik sebagai partai yang berada di luar pemerintahan.
“Ya terima kasih Bapak Presiden memberikan pujian dan memang seharusnya PDI Perjuangan ada di luar dan kita selama ini juga menjalankan fungsi sebagai partai politik yang berada di luar pemerintahan dan memberikan kritik-kritik positif,” ujar Andreas saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Prabowo: Pilu Hati Saya, PDI-P Kritiknya Keras Banget
Menurut Andreas, kritik yang disampaikan PDI-P bertujuan memberi pandangan alternatif kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat diperbaiki.
“Dalam arti tentu untuk memberikan pandangan-pandangan second opinion pada pemerintah untuk memperbaiki situasi yang ada,” kata Andreas.
Andreas juga menanggapi pernyataan Prabowo yang mengaku “pilu” menerima kritik keras dari kader PDI-P.
Dia mengatakan, Presiden memahami bahwa kritik yang disampaikan partainya memiliki tujuan baik bagi jalannya pemerintahan.
“Ya tapi kan beliau juga menyampaikan bahwa banyak hal yang dia perlukan juga dari pandangan-pandangan dari PDI Perjuangan,” ucap Andreas.
“Bahwa kritik-kritik itu tentu maksudnya baik dan selama ini itu yang kami lakukan,” lanjut dia.
Baca juga: Prabowo Puji PDI-P Berkorban di Luar Pemerintahan: Berjasa untuk Demokrasi
Senada dengan Andreas, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima menegaskan bahwa sikap kritis partainya adalah bagian dari mekanisme check and balances dalam demokrasi.
Menurut dia, kritik terhadap pemerintah tetap harus dilakukan dengan berpijak pada konstitusi, ideologi Pancasila, dan kepentingan rakyat.
“Yang disampaikan Pak Prabowo tadi sebenarnya marwah PDI Perjuangan adalah kata lain kritis di dalam konteks check and balances itu juga membela pemerintah. Tetapi dengan cara yang benar,” ujar Aria.
“Benar menurut konstitusi, benar menurut ideologi, dan benar untuk kepentingan rakyat,” sambung dia.
Aria mengatakan, keberadaan partai politik di luar pemerintahan penting untuk menjaga fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Dia menyebutkan, parlemen membutuhkan kekuatan kritis yang tetap eksis agar jalannya pemerintahan dapat terus dikawal.
