Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrat untuk mengubah total mentalitas kerja yang lamban.
Kepala Negara menegaskan bahwa masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang responsif, taktis, dan bersih.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
"Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke (bagaimana nanti). Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha (nanti bagaimana), bukan kumaha engke," ujar Prabowo dalam tayangan Breaking News Metro TV.
Prabowo menyentil lambatnya proses perizinan usaha dan dokumen lingkungan seperti Amdal di dalam negeri yang jauh tertinggal dari efisiensi negara-negara tetangga. Ia memastikan bakal mengambil tindakan tegas berupa pencopotan jabatan bagi oknum-oknum yang sengaja memperlambat birokrasi.
"Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN, tidak bisa diberhentikan," tegas Kepala Negara.
Di sisi lain, Kepala Negara mengajak seluruh jajaran eksekutif serta legislatif untuk bersinergi dan memiliki frekuensi yang sama dalam membenahi sistem birokrasi tanah air demi kepentingan rakyat luas.
"Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat," ucap Prabowo.
Presiden Prabowo: Jangan Jadi Pemerintah yang Leha-Leha!
