Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mulai bekerja memantau transaksi ekspor pada Juni 2026. Namun, transaksi ekspor melalui platform DSI secara satu pintu baru akan diberlakukan mulai Januari 2027.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengatakan kehadiran DSI ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan (good governance), khususnya dalam sektor ekspor. Karena itu, DSI akan mulai beroperasi untuk mengawasi dan mengaudit praktik ekspor di Indonesia mulai Juni 2026.
“Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan dan memperbaiki secara transparan, secara terbuka, dengan menjunjung governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Gedung Parlemen Senayan, Rabu (20/5/2026).
Rosan menuturkan, hingga Desember 2026, DSI akan melakukan evaluasi setiap kuartal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan laporan transaksi ekspor selama enam bulan masa transisi.
“Kami dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu, pelaporan terlebih dahulu quarter to quarter secara komprehensif kepada kami,” jelas Rosan.
Baca Juga: Rosan Sebut Pembentukan Danantara Sumberdaya Demi Cegah Praktik Curang Ekspor
Baca Juga: Prabowo Siapkan Ekspor SDA Satu Pintu, Danantara Bentuk Danantara Sumberdaya Indonesia
Karena itu, Rosan menegaskan seluruh transaksi ekspor di Indonesia baru akan diwajibkan melalui platform DSI mulai Januari 2027.
“Dan juga kemudian pada awal Januari 2027 baru kami akan memberlakukan transaksi ini melalui platform kami, platform yang tadi dan yang kami sudah set up,” tutur Rosan.
“Saya bilangnya it’s one platform multiple benefit, the world is happy, Indonesia are happier,” lanjutnya.
Rosan mengatakan pembentukan DSI merupakan tindak lanjut atas arahan Prabowo Subianto terkait pengawasan transaksi ekspor nasional. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Yang di mana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi,” ujar Rosan.
Ia menambahkan, dalam konferensi pers Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027, Presiden Prabowo menyoroti masih adanya kejanggalan dalam praktik ekspor Indonesia berdasarkan data World Bank.
Dua praktik yang disoroti yakni under-invoicing dan transfer pricing.
“Dalam kurun waktu yang sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden, data dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita,” jelas Rosan.
Baca Juga: Airlangga Sebut Transisi Ekspor SDA Dilakukan Bertahap dan Akan Dievaluasi 3 Bulan
Baca Juga: DHE SDA Resmi Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Parkir Dana di Himbara
Praktik under-invoicing dalam transaksi ekspor merupakan upaya eksportir yang secara sengaja mencantumkan harga atau nilai barang lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya. Praktik tersebut umumnya dilakukan untuk menghindari pajak, mengaburkan keuntungan ekspor, serta memanipulasi data kepabeanan.
Sementara itu, transfer pricing merupakan praktik yang memanfaatkan hubungan afiliasi lintas negara guna menekan kewajiban pajak dengan memindahkan keuntungan ke negara bertarif pajak lebih rendah melalui penurunan nilai ekspor.
