Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa bank sentral tetap mendorong pertumbuhan ekonomi meski fokus kebijakan moneter saat ini pada stabilitas (pro-stability) guna memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global.
Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran yang ditempuh bank sentral tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (pro-growth).
“Jangan diartikan bahwa kalau moneternya pro-stability, Bank Indonesia tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak. Bank Indonesia tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.
Perry memastikan bahwa kondisi likuiditas pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, sehingga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: BI-Rate naik, BI yakin pertumbuhan ekonomi 2026 tetap 4,9-5,7 persen
Langkah ini dilakukan dengan memastikan pertumbuhan Uang Primer (M0) lebih dari 10 persen (double digit) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.
Adapun M0 pada April 2026 tumbuh sebesar 14,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,8 persen (yoy).
Untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, BI juga membeli SBN yang pada 2026 (hingga 19 Mei 2026) mencapai Rp140,57 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp73,28 triliun.
Selain memastikan kecukupan likuiditas moneter, Perry mengatakan bahwa Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) juga terus diperkuat serta kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dilonggarkan.
KLM ditingkatkan dengan memberikan tambahan insentif paling tinggi sebesar 0,5 persen dari DPK untuk bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh BI, namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5 persen. Penguatan ini berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.
Sementara kebijakan RIM dilonggarkan melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM, yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.
Kemudian, BI melakukan penguatan sinergi lebih lanjut dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong kredit/pembiayaan tinggi baik dari sisi penawaran perbankan maupun permintaan dunia usaha melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).
Terakhir, akselerasi digital untuk ekonomi keuangan digital inklusif sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dan penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: BI: Kenaikan bunga SRBI dorong modal asing masuk dan stabilkan rupiah
Adapun BI-Rate diputuskan naik sebesar 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026.
Kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025. Sepanjang 2025, BI sebelumnya telah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.
Dengan berbagai bauran kebijakan yang dilakukan bank sentral, termasuk kenaikan bunga acuan, BI meyakini nilai tukar rupiah cenderung menguat pada Juli dan Agustus mendatang, usai permintaan valas domestik melandai.
Meski suku bunga acuan naik, BI juga tetap meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tetap berada pada prakiraan bank sentral, yakni kisaran 4,9-5,7 persen.
Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran yang ditempuh bank sentral tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (pro-growth).
“Jangan diartikan bahwa kalau moneternya pro-stability, Bank Indonesia tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak. Bank Indonesia tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.
Perry memastikan bahwa kondisi likuiditas pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, sehingga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: BI-Rate naik, BI yakin pertumbuhan ekonomi 2026 tetap 4,9-5,7 persen
Langkah ini dilakukan dengan memastikan pertumbuhan Uang Primer (M0) lebih dari 10 persen (double digit) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.
Adapun M0 pada April 2026 tumbuh sebesar 14,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,8 persen (yoy).
Untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, BI juga membeli SBN yang pada 2026 (hingga 19 Mei 2026) mencapai Rp140,57 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp73,28 triliun.
Selain memastikan kecukupan likuiditas moneter, Perry mengatakan bahwa Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) juga terus diperkuat serta kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dilonggarkan.
KLM ditingkatkan dengan memberikan tambahan insentif paling tinggi sebesar 0,5 persen dari DPK untuk bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh BI, namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5 persen. Penguatan ini berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.
Sementara kebijakan RIM dilonggarkan melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM, yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.
Kemudian, BI melakukan penguatan sinergi lebih lanjut dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong kredit/pembiayaan tinggi baik dari sisi penawaran perbankan maupun permintaan dunia usaha melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).
Terakhir, akselerasi digital untuk ekonomi keuangan digital inklusif sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dan penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: BI: Kenaikan bunga SRBI dorong modal asing masuk dan stabilkan rupiah
Adapun BI-Rate diputuskan naik sebesar 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026.
Kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025. Sepanjang 2025, BI sebelumnya telah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.
Dengan berbagai bauran kebijakan yang dilakukan bank sentral, termasuk kenaikan bunga acuan, BI meyakini nilai tukar rupiah cenderung menguat pada Juli dan Agustus mendatang, usai permintaan valas domestik melandai.
Meski suku bunga acuan naik, BI juga tetap meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tetap berada pada prakiraan bank sentral, yakni kisaran 4,9-5,7 persen.
