Presiden Prabowo Subianto mengumumkan terbentuknya badan baru yang akan mengurus ekspor sumber daya alam Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kerangka ekonomi makro tentang APBN di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rabu (20/5).
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan badan baru tersebut bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang dibentuk pada 19 Mei 2029. Menurut Rosan pembentukan DSI untuk memperkuat transparansi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam nasional.
Rosan mengatakan pembentukan DSI merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Salah satunya berkaitan dengan memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam agar lebih terbuka dan akuntabel.
"Kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi," kata Rosan di Jakarta, Rabu.
Menurut Rosan, pemerintah melihat masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun berdasarkan berbagai data yang dimiliki pemerintah maupun lembaga internasional. Praktik tersebut dinilai berdampak terhadap penerimaan negara dari sisi perpajakan, royalti, devisa, hingga mempengaruhi validitas data perdagangan nasional yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
Selain mengumumkan nama, Danantara juga telah menunjuk pejabat menjadi nahkoda lembaga baru itu. Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id., ada jejak mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di badan baru yang akan ng akan menjadi fasilitator utama dalam seluruh kontrak dagang ekspor-impor sawit hingga minerba yang efektif 1 Juni 2026 mendatang.
Dalam struktur manajemen, Luke Thomas Mahony menjabat sebagai Direktur, sementara Harold Jonathan Dharma Tj ditunjuk sebagai Komisaris di PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Luke Thomas Mahony sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer di Vale Indonesia 25 Juli 2025.
Luke Mahony, warga Australia berdomisili di Jakarta, meraih sarjana Mining Engineering dari University of New South Wales (UNSW) pada 2002, serta tiga gelar master di bidang Keuangan (2004), Teknik Pertambangan (2006), dan Geomekanika (2009).
Sebelum bergabung dengan Vale Indonesia, ia pernah menjabat sebagai Global Head of Technology & Innovation (2021–2022), Global Head of Geology, Mine Engineering, Geotechnical, Tailings Dams and Technology (2019–2021) di perusahaan pertambangan global, serta sebagai General Manager dan Technical Executive di BHP Billiton, dan pernah bekerja di Xstrata Coal dan Baulderstone Hornibrook.
Berdasarkan SK pengesahan AHU-0039765.AH.01.01.Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026, telah dibentuk sebuah badan usaha baru dengan tujuan kegiatan usaha sesuai KBLI 64200, yaitu aktivitas perusahaan holding.
Dalam dokumen itu, kelompok usaha ini mencakup perusahaan induk yang mengelola dan menguasai aset dari sejumlah perusahaan anak (subsidiari), dengan fungsi utama sebagai pemegang kepemilikan dalam grup tersebut. Kemudian perusahaan holding tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan anaknya.
“Kegiatannya mencakup jasa dan penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan,” demikian tertulis dalam dokumen AHU, dikutip Rabu (20/5).
PT Danantara Investment Management tercatat menggenggam saham Seri A senilai Rp 24,75 juta yang setara dengan 99 lembar saham. Sementara itu, PT Danantara Mitra Sinergi memiliki saham Seri B senilai Rp 250 ribu atau sebanyak 1 lembar saham.
Adapun modal dasar perusahaan terdiri dari saham Seri A dengan nilai Rp 250.000 per lembar sebanyak 399 lembar, sehingga totalnya mencapai Rp 99,75 juta. Saham Seri B ditetapkan sebesar Rp 250.000 per lembar dengan total 1 lembar saham atau senilai Rp 250.000.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan bahwa Presiden mendorong penguatan sistem perdagangan ekspor-impor melalui pembentukan DSI yang akan efektif mulai 1 Juni 2026.
Ia menjelaskan, DSI akan menjalankan sejumlah peran utama, antara lain memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi dilakukan secara akuntabel dan sesuai harga pasar, dan mendukung optimalisasi pengelolaan devisa negara. Selain itu, DSI juga akan melakukan konsolidasi data dan tata kelola demi meningkatkan efisiensi sektor perdagangan.
Menurutnya, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa fase, sejalan dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Ia menegaskan inisiatif ini merupakan bagian dari pendekatan one platform, multiple benefit, dengan tujuan memperkuat ekosistem perdagangan nasional.
“Dan ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” ucap Pandu di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (20/5).
