Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan dukungannya terhadap pesan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
Menurut Putri, pidato Presiden Prabowo mempertegas bahwa kekayaan alam Indonesia harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya berhenti pada eksploitasi sektor hulu semata.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
“Pesan Presiden sangat jelas, bahwa pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” kata Putri dalam keterangannya, Selasa (20/5/2026).
Putri menilai pengelolaan SDA Indonesia perlu terus diperkuat melalui kebijakan hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri agar nilai tambah ekonomi tidak hanya dinikmati pihak tertentu.
Menurutnya, tata kelola ekspor komoditas SDA harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri nasional sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Karena itu, tata kelola ekspor komoditas SDA, hilirisasi, dan penguatan industri dalam negeri menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia menegaskan arah pembangunan ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Langkah hilirisasi dinilai menjadi strategi penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan mampu meningkatkan daya saing industri nasional.
Investasi Harus Ciptakan Lapangan KerjaSelain menyoroti pengelolaan SDA, Putri juga memberikan perhatian terhadap pernyataan Presiden mengenai capaian investasi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut investasi yang masuk ke Indonesia telah menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja.
Menurut Putri, capaian tersebut perlu dijaga melalui kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak pada rakyat dan pemerataan manfaat pembangunan.
Ia menilai investasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi harus terus didorong, tetapi orientasinya harus tetap pada penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
