Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali rencana pemerintah membangun 100 Gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam tiga tahun ke depan. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut rencana ini sebagai tantangan yang sangat besar.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), Prabowo menyebut pembangunan PLTS 100 GW merupakan bagian dari strategi pemerintah agar Indonesia lolos dari krisis energi. Prabowo mengatakan, pembangunan PLTS itu akan dipadukan dengan konversi motor dan mobil konvensional menjadi kendaraan listrik.
Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara mengatakan, pihaknya menyambut baik ambisi besar pemerintah dalam hal transisi energi, khususnya untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Visi membangun 100 GW PLTS juga dinilai sebagai sinyal positif komitmen politik.
Namun, rencana ini harus dibarengi dengan kepastian kelembagaan. Menurut Raditya, perlu ada kejelasan institusi mana yang diberi mandat untuk memimpin implementasi visi tersebut.
“Ini krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, perencanaan program, pembagian peran, serta pengawasan di lapangan,” kata Raditya, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (20/5).
Menurut dia, visi tersebut harus dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem, kesiapan industri, dan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni.
Elektrifikasi kendaraan seperti yang diungkap pemerintah menjadi upaya transisi energi yang perlu didorong. Namun, Raditya menilai ada dua hal yang perlu dipertimbangkan: biaya konversi dan kematangan ekosistem.
Saat ini, total biaya konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik masih terhitung mahal. Nilainya bahkan bisa diadu dengan pembelian kendaraan listrik baru.
“Komponen biaya terbesar terdapat pada baterai serta conversion kit, yang mencakup motor listrik dan inverter, dengan porsi lebih dari setengah total biaya konversi,” ujar dia.
Ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia juga belum terbentuk maksimal. Jumlah bengkel konversi masih terbatas, ditambah berbagai komponen utamanya masih harus impor. “Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat salah satu tujuan elektrifikasi kendaraan adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM),” ucapnya.
