Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyatakan dukungannya terhadap pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia harus benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo juga menekankan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menanggapi hal tersebut Putri Zulhas menilai arah kebijakan pemerintah perlu diperkuat khususnya dalam tata kelola sumber daya alam.
Sehingga, diharapkan manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada sektor hulu, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pesan Presiden sangat jelas, bahwa pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Karena itu, tata kelola ekspor komoditas SDA, hilirisasi, dan penguatan industri dalam negeri menjadi sangat penting,” ujar Putri dalam keterangannya, Rabu, 20 Mei 2026.
Putri juga menyoroti pernyataan Prabowo terkait keberhasilan investasi yang disebut telah menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja.
Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan mendorong pemerataan manfaat pembangunan.
“Investasi harus terus didorong, tetapi orientasinya harus tetap pada penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap dia.
Putri Zulhas juga menyambut baik komitmen pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk penguatan energi surya sebagai bagian dari transformasi energi nasional menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.
Putri menegaskan DPR RI akan terus mengawal berbagai kebijakan strategis agar pembangunan ekonomi Indonesia berjalan secara berkelanjutan dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang adil, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas dia.
