JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Tamsil menilai, pidato yang disampaikan Prabowo sebagai ekspresi keberpihakan terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila.
"Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil ke wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Pigai Sebut Prabowo Tak Pernah Perintahkan TNI-Polri Isi Jabatan Sipil, tapi Menteri
Tamsil mengatakan, konsep ekonomi yang disampaikan Prabowo sebagai Presiden RI menjadi formulasi penting di tengah ketidakpastian global saat ini.
Ia mengatakan, Indonesia membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi.
Di sisi lain, negara juga berperan sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.
“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat," ucapnya.
Baca juga: Pigai Klaim Tak Pernah Ditegur Prabowo selama Menjabat Menteri HAM
Pimpinan DPD bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong.
Konsep tersebut dinilainya sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat guna membangun ekonomi yang lebih inklusif.
Dia menekankan, jangan sampai kesempatan di sektor ekonomi hanya dinikmati segelintir elit saja.
"Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Targetkan Angka Kemiskinan Turun 6 sampai 6,5 Persen pada 2027
Selain itu, Tamsil menegaskan DPD RI memandang Prabowo punya keberpihakan untuk memperkuat ekonomi daerah dengan melibatkan UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula.
Secara khusus, Tamsil mendorong bank-bank Himbara agar segera menindaklanjuti arahan Presiden RI secara konkret dan terukur.
Dia juga berpendapat bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi.
"Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” lanjutnya.
Baca juga: Respons Terima Kasih Prabowo, PDI-P: Kita Bela Pemerintah dengan Cara yang Benar
