Jakarta: Pemerintah terus mengupayakan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI), termasuk jurnalis dan aktivis yang ditahan tentara Israel, melalui jalur diplomasi dan mekanisme internasional. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah menyampaikan kecaman dan terus melakukan koordinasi diplomatik.
“Kami sudah sampaikan, melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan kecaman. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri sudah mulai koordinasi dengan jalur-jalur diplomasi,” ujar Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai di Bandung, dilansir dari Antara, Rabu, 20 Mei 2026.
Dia menjelaskan Kementerian HAM tidak dapat secara langsung melakukan intervensi ke Israel karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
“Masalahnya kan Kementerian HAM tidak bisa langsung masuk ke Israel karena tidak ada hubungan diplomatik,” kata dia.
Menurut Pigai, pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen dan mekanisme internasional untuk memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
“Tapi kita juga menggunakan instrumen-instrumen mekanisme internasional untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara kita. Kami kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, di mana Kementerian Luar Negeri berada di frontliner untuk menggerakkan instrumen internasional,” tutur dia.
Pigai menambahkan komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dilakukan melalui satu pintu lewat Kementerian Luar Negeri.
“Sudah ada komunikasi Kementerian HAM dengan PBB? Ya, kita melalui Kementerian Luar Negeri. Kita kan satu pintu,” ucap dia.
Pasukan Israel mencegat salah satu armada Global Sumud Flotila. Foto: Al Jazeera
Dia juga menyinggung posisi Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat menjadi instrumen tambahan dalam upaya perlindungan WNI.
“Tapi kita menggunakan instrumen karena kita adalah anggota Dewan HAM PBB, apalagi posisi hari ini ketua Dewan HAM PBB. Instrumen, institusi PBB juga kita gunakan untuk melakukan perlindungan yang pasti terhadap warga negara Republik Indonesia,” kata Pigai.
Pigai menegaskan presidensi Dewan HAM PBB bersifat independen dan tetap terikat pada kode etik internasional.
“Memang beliau adalah orang kita, tapi begitu dia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah dia independen. Karena itu ada Code of Conduct yang menjaga dia tidak boleh melengceng atau melakukan subjektifitas,” ujar dia.
